BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Menuju Perpajakan yang Berkeadilan

Salah satu cara mengatasi kesenjangan sosial adalah melalui sistem perpajakan progresif dan bantuan sosial (transfer payment) agar terjadi redistribusi pendapatan dari kelompok berpendapatan tinggi (kaya) ke kelompok berpendapatan rendah (miskin).

Sayangnya, sistem pajak progresif yang berlaku di Indonesia (hanya) dikenakan pada penghasilan  yang berasal dari gaji / salaris. Artinya, para pekerja  harus bayar pajak penghasilan progresif. Semakin besar penghasilannya, semakin besar tarif dan nominal pajak yang harus dibayar. Tarifnya sebesar 5 persen, 15 persen, 25 persen, dan 30 persen. Sampai di sini tidak ada masalah.

Bos dari para karyawan itu adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham. Sumber penghasilan pemegang saham (selain gaji jika ada rangkap jabatan) adalah dari dividen yaitu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal. Penghasilan dividen ini hanya dikenakan tarif pajak flat (dan final) 10 persen.

Flat artinya, berapapun penghasilannya kena tarif pajak yang sama, yaitu 10 persen. Padahal jumlah dividen bisa jauh lebih besar dari penghasilan gaji dengan tarif tertinggi 30 persen. Dividen umumnya merupakan penghasilan bagi kelompok kaya dan super kaya. Tetapi, hanya dikenakan pajak  10 persen, jauh lebih rendah dari tarif tertinggi pajak penghasilan yang berasal dari gaji. Padahal masih banyak sumber penerimaan lain dari kelompok kaya.

Tarif pajak flat dan final tidak dapat berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan karena semua pihak memberi kontribusi sama besar. Hal ini tentu saja dirasakan tidak adil dilihat dari filosofi perpajakan “yang mampu membayar lebih besar”.

Pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / konsumsi  kepada konsumen pada dasarnya membebankan kelompok berpendapatan rendah, karena tarif pajak efektif (terhadap penghasilan netto) akan lebih besar dibandingkan dengan kelompok berpendapatan tinggi.

Sebagai contoh, Tuan A punya penghasilan setelah pajak Rp 50 juta setahun dan Tuan B punya penghasilan Rp 500 juta setahun setelah pajak.  Mereka belanja barang kena pajak sebesar Rp 10 juta dengan PPN 10 persen atau Rp 1 juta. Bagi Tuan A, Pajak PPN Rp 1 juta berarti 2 persen dari penghasilannya yang Rp 50 juta. Tetapi, bagi Tuan B, pajak PPN Rp 1 juta tersebut hanya 0,2 persen dari penghasilannya yang Rp 500 juta. Jadi, di dalam komponen PPN yang diterima pemerintah, kelompok berpendapatan rendah membayar tarif pajak efektif terhadap pengfhasilannya lebih tinggi dari kelompok berpendapatan tinggi.

Penerimaan pajak  yang masih jauh dari target akibat kebijakan perpajakan yang salah (dan tidak adil).  Kelompok kaya mendapat fasilitas tarif pajak yang cukup rendah. Yang harus dipahami, redistribusi pendapatan dan transfer payment seharusnya tidak tergantung dari jumlah penerimaan pajak, tetapi merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang tercermin di anggaran belanja pemerintah secara keseluruhan, misalnya alokasi belanja untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan seterusnya.

Ketidakadilan pajak saat ini terletak pada dua sisi. Pertama, ada beberapa jenis penghasilan bagi kelompok kaya kena tarif pajak relatif rendah, atau bersifat degresif (lawan dari progresif). Hal ini hanya bisa diatasi dengan mengubah sistem perpajakan menjadi lebih berkeadilan dengan menaikkan tarif pajak menjadi lebih adil.

Kedua, meskipun tarif pajak relatif rendah, untuk kelompok kaya khususnya pengusaha yang masih berusaha tidak bayar pajak, harus ada law enforcement dengan denda yang tinggi, agar ada efek jera bagi penggelap pajak. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif             Strategi Menjawab Permasalahan Industri Pertanian di Indonesia             Kelaparan Tidak Mengherankan, karena Garis Kemiskinan Terlalu Kecil.             Akibat Kegagalan Konsep Pembangunan Pertanian             Indonesia Butuh Pembangunan, Bukan Utang