BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Menjawab Tantangan Teknologi Dengan Agama

Bila dikaitkan dengan pesatnya perkembangan teknologi industri manufaktur dan informasi, besarnya jumlah tenaga kerja tak trampil tak bisa dilihat sebagai bonus demografi. Sebaliknya, malah bisa menjadi beban ekonomi.

Ini karena kemajuan robotisasi atau otomatisasi untuk menggantikan tenaga kerja tak trampil di kedua sektor ekonomi tersebut bergerak seperti deret ukur. Sebuah kenyataan yang sangat menentukan keberhasilan sebuah bangsa menghadapi persaingan global yang makin tak mengenal tapal batas negara dan bersifat real time.

Negara yang gagal memanfaatkan kemajuan tersebut hanya akan menikmati nilai tambah minimum dalam kegiatan ekonomi modern. Dengan kata lain, mereka hanya akan menjadi pemasok tenaga murah dan bahan mentah bagi negara yang lebih maju. Maka, hubungan ekonomi antara negara penjajah dengan wilayah jajahannya kembali terulang karena semua pusat kendali berada di tangan penguasa teknologi.

Para tenaga tak terampil juga bisa menjadi beban ekonomi karena pemerintah terpaksa membuat berbagai peraturan yang memaksa sektor modern menjadi padat karya. Padahal sudah banyak bukti bahwa industri padat karya makin ketinggalan zaman karena tidak efisien dan boros energi.

Namun pemerintah menganggap pembangunan infrastruktur jauh lebih penting ketimbang peningkatan kualitas tenaga kerja. Akibatnya sampai sekarang mayoritas tenaga kerja hanya berpendidikan SMP kebawah. Sialnya lagi, kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal yang nyaris tak punya fasilitas untuk pengembangan ketrampilan para pekerjanya.

Maka tak mengherankan bila nanti pekerja yang paling diuntungkan oleh pembangunan infrastruktur berasal dari negara lain. Apa boleh buat karena memang mereka yang punya ketrampilan sesuai perkembangan zaman.

Pemerintah memang tampak berusaha menaikkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatkan anggaran pendidikan secara terus menerus. Lihat saja, pada APBN 2009 anggaran pendidikan mencapai Rp153 triliun, pertama kali mengambil porsi 20 persen dari seluruh anggaran belanja. Pada 2013 anggaran pendidikan dinaikkan lagi menjadi Rp414 triliun, dan tahun lalu naik lagi menjadi Rp444,131triliun.

Selintas, angka-angka di atas menunjukkan keseriusan pemerintah menjawab tantangan zaman yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi di segala bidang. Seolah pemerintah paham betul kunci keberhasilan negara-negara yang dulu dianggap 'anak bawang' seperti RRC dan Korea Selatan menjadi salah satu yang termaju di dunia. Yakni keseriusan mereka meningkatkan kualitas tenaga kerja agar siap menghadapi tantangan zaman yang sangat dipengaruhi teknologi.

Namun pemerintah tampaknya tidak mau mengikuti jejak para macan Asia tersebut. Pemerintah menganggap tantangan akhirati lebih penting. Korea Selatan dan RRC sebaliknya, menganggap tantangan akhirati tak penting sehingga tak perduli bahwa makin banyak rakyatnya tak beragama. Sama dengan Jepang dan banyak negara maju lainnya, RRC dan Korea juga tak punya menteri agama.

Anggapan pemerintah bahwa menjawab tantangan akhirati lebih penting tampak dari alokasi anggaran belanja pendidikan 2018. Porsi terbesar dialokasikan untuk kementerian agama sebesar Rp52,681 triliun, disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp40,393 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp40,092 triliun. Sisanya untuk kementerian dan lembaga yang lain.

Pemerintah tampaknya telah berketetapan bahwa masyarakat harus relijius terlebih dahulu sebelum meningkatkan ketrampilan untuk menghadapi tantangan teknologi.(pso)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Masih Banyak Problem Pembangunan Desa             Dana Desa Amanat Rakyat             Hasil Survei Capai Steady State, Pergerakan Semakin Flat             Survei Kompas Bukan Acuan Satu-satunya Kalah-Menang             Pemerintah Desa Mestinya Netral             Petahana Alami Kepanikan             Hoax Berpotensi Ganggu Kualitas Pemilu dan Demokrasi             Membangun Kembali Link and Match dan Revitalisasi BLK             Harus Serius Kembangkan Competitive Advantage             Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban