BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Penasehat Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi
Menjawab Cibiran Publik

Bayangan hitam yang terus menghantui Indonesia sulit sekali untuk diberantas dalam kurun waktu dekat. Hasil dari tindak pidana korupsi bukanlah berpengaruh pada satu atau dua penduduk Indonesia, tetapi berdampak buruk bagi sekitar 245 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada negara ini. Segala sektor, yang memiliki potensi menghasilkan jutaan dolar Amerika Serikat dan proyek-proyek yang pada umumnya dibangun untuk kesejahteraan rakyat, menjadi objek para koruptor.

Saat ini anggaran Polri mencapai 60 Triliun, kalau wacana pembentukan densus anti korupsi hanya untuk menambah anggaran sangat tak elok. Seharusnya dengan anggaran sebesar itu Polri dengan kemampuannya yang dimiliki harus dapat bersinergi dengan KPK untuk memberantas korupsi. Kalau ini berjalan Polri dengan sendirinya menarik kepercayaan masyarakat kembali. Bila kepolisian dan kejaksaan mampu memberantas korupsi kan ngak perlu ada KPK. Ia lahir karena kepolisian dan kejaksaan dianggap kurang mampu menangani korupsi !!

Tragisnya belakangan ini diantara mereka sering terjadi benturan peran dalam hal penegakan hukum. Benturan ini terjadi dikarenakan, adanya fungsi dari KPK yang dianggap melebihi kewenangannya, dan pada sisi lain Polri dianggap tidak mampu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan didalam institusinya sarat kepentingan yang berbenturan.

Keberadaan KPK yang diharapkan konstribusinya dalam membantu institusi polri dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi telah jauh melangkah meninggalkan Polri dan Kejaksaan dalam hal koordinasi dan pemberian supervisi. Hal inilah yang mendorong terjadinya miss komunikasi antara ketiga lembaga yakni KPK-Polri dan Kejaksaan, dan justru mendorong potensi benturan antara ketiga lembaga tersebut.

Sebuah catatan dan pekerjaan rumah yang terpenting bagi pemerintahan saat ini adalah bagaimana membangun sebuah institusi hukum berjalan efektif tanpa tendensi sebagai alat penguasa maupun kepentingan politik tertentu, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat. Institusi seperti Polri, KPK, Kejaksaan harus tetap mengedepankan asas keadilan yang sama dimata hukum, tidak boleh ada upaya tebang pilih dalam menyelesaikan persoalan hukum. 

Tidak adanya efek jera dalam diri koruptor disebabkan karena hukuman yang dikenakan kepada mereka masih terbilang amat sangat ringan, malah menyenangkan. Selama ini kita sering saksikan bahwa para pelaku korupsi mendapat hukuman yang ringan. Selain hukumannya yang ringan, mereka juga mendapat perlakuan-perlakuan khusus selama di penjara (misalnya kasus Artalyta Suryani) serta hak istimewa seperti remisi  atau keluar dari tahanan tanpa pengawalan.

Karena itu, untuk menimbulkan efek jera, para pelaku harus diberi sanksi sangat berat. Beratnya hukuman itu bukan hanya dilihat dari lamanya waktu atau masa tahanan. Hukuman yang berat itu bukan cuma menyentuh fisiknya melainkan juga psikis, karena efek jera itu berkaitan dengan masalah psikologi.

Rendahnya putusan hakim terhadap terdakwa perkara korupsi menunjukkan kesadaran hakim, bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan dapat menghancurkan kehidupan berbangsa, masih rendah pula. Hal itu dapat terjadi karena para hakim juga ”dibesarkan” atau ”dibentuk” di lingkungan peradilan yang banyak terjadi praktik korupsi sehingga cenderung permisif terhadap praktik korupsi.

Belum lagi, bila mengetahui bagaimana mewahnya “penjara” yang dihuni oleh Artalyta Suryani alias Ayin di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta.  Bahkan Beberapa narapidana di LP Sukamiskin juga diduga memiliki saung-saung tempat menerima keluarga narapidana yang berkunjung atau mengadakan kegiatan. Saung tersebut dilengkapi sejumlah fasilitas yang terbilang mewah untuk lembaga pemasyarakatan, antara lain sofa empuk, kulkas, pemanas air minum, dan sound system.

Nah, penyakit yang kronis ini hanya dapat diobati dengan memberikan efek jera, mulai dari tuntutan, vonis, dan fasilitas yang didapat disaat menjalani hukuman. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF