BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah

MK telah membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Demikian putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak.

Persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UU SDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan, melakukan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan

Selain aspek-aspek tersebut, jaminan bahwa negara masih tetap memegang hak penguasaannya atas air itu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan dalam menilai konstitusionalitas UU SDA. Jaminan ini terlihat dalam enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Keenam prinsip dasar tersebut, yakni penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air, sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air.

Kemudian, konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak dalam pengertian umum dan haruslah sejalan dengan konsep res commune yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Selain itu, Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan (derivative) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, pemanfaatan air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna Usaha Air, haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, Hak Guna Usaha Air tidak boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air, sungai, danau, atau rawa.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan agar swastanisasi air di DKI oleh asing dihentikan, seharusnya menggunakan basis pertimbangan putusan MK atas UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. MA, melalui putusan Nomor 31/K/Pdt/2017, memang memutuskan bahwa kontrak pengelolaan air oleh pihak swasta, yaitu PT Aetra Air Jakarta dan PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) harus segera dihentikan, dengan demikian tidak perlu menunggu sampai kontrak berakhir pada tahun 2022.

Sejarahnya, privatisasi air di Indonesia merupakan salah satu syarat yang dituntut oleh Bank Dunia agar dana pinjaman program pemulihan sanitasi air dan lingkungan dapat dicairkan. Gayung pun bersambut. Permintaan ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Tak pelak, UU ini memberi ruang terlaksananya agenda privatisasi dan komersialisasi.

Meski sudah menang di tingkat kasasi, apakah mudah memutus kontrak dengan perusahaan asing dimana kita sudah mengikat perjanjian? Masih ada upaya hukum lain yaitu Peninjauan Kembali (PK). Akan tetapi jika yang digunakan sebagai dalil hukum adalah putusan MK terhadap UU SDA yang sudah dibatalkan secara keseluruhan, dengan sendirinya semua perjanjian terkait dengan sumber daya air tidak lagi memiliki basis konstitusionalitasnya.

Hal yang tidak boleh dilupakan oleh para pemangku kebijakan adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian yang paling penting adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hak warga negara atas air. Secara khusus PAM DKI harus dimampukan untuk mengelola dan mendistribusikan air bersih untuk seluruh warga DKI Jakarta. Persoalan pendanaan untuk PAM DKI pada saat ini seharusnya tidak lagi menjadi isu krusial. Oleh karena saat ini APBD DKI Jakarta sudah di atas 70 triliun rupiah. Tinggal semua pihak bersama-sama turut mengawasinya.

(cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan