BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Meningkatkan Pendapatan Pajak

Rasio pendapatan pajak terhadap PDB Indonesia sangat rendah sejak tahun 2012 sampai 2017, yakni 11,4 persen, 11,3 persen, 10,9 persen, 10,8 persen, 10,4 persen, dan 10,7 persen. Padahal, menurut IMF, apabila suatu negara ingin melakukan pembangunan berkelanjutan, maka tax ratio negara tersebut harus minimal mencapai 12,5 persen. Terlebih, dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan Indonesia, peningkatan pendapatan pajak merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Namun, di tengah kebutuhan peningkatan pendapatan pajak, justru terdapat banyak distorsi dalam administrasi perpajakan, seperti distorsi jenis aset modal yang disebabkan oleh perbedaan antara depresiasi pajak dan depresiasi ekonomi serta distorsi dalam sumber pembiayaan yang terjadi ketika perusahaan memotong biaya bunga namun tidak kembali ke sisi ekuitas dalam menghitung kewajiban pajak pendapatan perusahaan. Distorsi-distorsi tersebut menyebabkan misalokasi sumber daya yang dimiliki dan akhirnya membuat produktivitas menjadi rendah (IMF, 2017).

Memang otoritas perpajakan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan perolehan pajak seperti berkolaborasi dengan 4 aplikasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Meskipun begitu, di sisi lain, mereka juga melakukan pelonggaran fiskal seperti menurunkan pajak pajak final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen dan insentif kemudahan restitusi pajak. Artinya, kenaikan target perolehan pajak tahun 2018 harus diiringi dengan peningkatan usaha dalam mendapatkan pajak dari para wajib pajak. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, niscaya target perolehan pajak tidak akan tercapai dan tax ratio masih berada di sekitar angka 10 sampai 11 persen.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mencapai target perolehan pajak 2018 sebesar Rp1.424 triliun, pemerintah harus mengurangi segala distorsi dalam administrasi perpajakan sebab hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,3 persen, menurut lembaga dana moneter internasional. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan penyederhanaan dan penguatan administrasi perpajakan dan melakukan audit berbasis risiko atas pengembalian pajak pertambahan nilai, bukan terhadap semua permintaan pengembalian dana sehingga otoritas perpajakan bisa bekerja lebih efisien dan produktif. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung