BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Mengurai Risiko dan Manfaat Bitcoin

Kemunculan uang virtual baru-baru ini sebenarnya fenomena yang sudah lama atau berjalan sejak tahun 2013. Bermula dari komunitas kecil orang-orang yang berkecimpung di dunia IT, kemudian mewabah dan menarik lebih banyak pemain. Jika ditelusuri dari tahun 2013 sampai dengan akhir 2016 sebenarnya uang virtual tidak mengalami naik turun secara ekstrim karena jumlah pembeli dan penjual relatif masih kecil. Di periode itu uang virtual seperti Bitcoin memang dijadikan sebagai pengganti mata uang untuk bertransaksi secara online.

Keadaan berubah total pada pertengahan 2017 nilai Bitcoin naik 1.426 persen dibanding 3 tahun sebelumnya dari 913 Dolar AS per koin menjadi 13.393 Dolar AS. Kenaikan harga dipicu oleh spekulasi karena masuknya pemain-pemain besar seperti Reksadana Global, Hedge Fund, investor kelas kakap dan maraknya penambangan Bitcoin (mining).

Sebenarnya jika dikembalikan ke fungsi awal sebagai alat pembayaran dari sisi teknologi dibalik uang virtual atau disebut Blockchain punya banyak manfaat salah satunya membuat transaksi lebih efisien. Dengan banyaknya manfaat tersebut, solusinya bukan melarang Bitcoin tapi Bank Sentral justru punya peran untuk mengatur dan mengawasi. Pertama, platform uang virtual yang berada di Indonesia harus terdaftar di BI dan OJK. Hal ini untuk mencegah investasi bodong mengatasnamakan uang virtual yang marak di daerah-daerah. Kedua, mewajibkan pelaporan rutin daftar penjual-pembeli atau user uang virtual di platform tersebut. Ketiga, membuat regulasi yang jelas dan tegas sebagai sanksi bagi platform atau penjual yang ternyata memanfaatkan bitcoin untuk transaksi ilegal (penggelapan pajak, narkoba, prostitusi dan sebagainya).

Contoh pengawasan uang virtual yang cukup berhasil adalah Jepang. Dengan pengawasan yang diperketat dan adanya transparansi antara platform dengan Japan Financial Service Agency maka uang virtual lebih aman serta terbukti diterima di Jepang sebagai alat pembayaran yang sah. Lebih dari 4.500 toko ritel di Jepang menerima pembayaran Bitcoin melalui sistem QR Code.

Manfaat lain adalah soal jaminan dari Pemerintah. Baru-baru ini salah satu platform uang virtual di Jepang bernama NEM Currency (platform uang virtual No.10 terbesar di dunia) dilaporkan menghilangkan uang virtual yang dimiliki 260 ribu pemilik. Jumlah uang virtual yang hilang mencapai 400 juta Dolar AS. Otoritas Keuangan Jepang karena memiliki data yang akurat dan respon yang cepat akhirnya berhasil mengembalikan 400 juta Dolar AS kepada para pemilik uang virtual. Kenapa tidak mungkin diterapkan di Indonesia?

Memang uang virtual ini produk yang baru, dan lebih dari 70 persen bank sentral di dunia sedang mengkaji penerapan teknologi uang virtual pada mata uangnya. Kelemahan dari uang virtual selama ini karena tidak diregulasi dan dikelola bebas oleh swasta. Tapi dikemudian hari dengan menerbitkan uang virtual sendiri misalnya Rupiah digital bisa membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Namun, sisi resikonya juga perlu diperhatikan. Landasan hukum harus disiapkan dulu termasuk harmonisasi regulasi dengan institusi lainnya (BI, OJK, Bappeti).

Berikutnya soal sistem keamanan juga menjadi sentral, jangan sampai uang virtual rentan fraud, di hack, atau sistem error. Stabilitas uang rupiah ketika ditransaksikan melalui platform digital perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kinerja ekspor-impor, kebijakan moneter, bahkan pertumbuhan ekonomi. Terakhir kaitannya dengan Inflasi. Jumlah rupiah yang ditransformasikan menjadi uang virtual mempengaruhi jumlah uang beredar terhadap barang. Jangan sampai karena kapitalisasi perdagangan uang virtual semakin besar akhirnya menjauh dari jumlah barang yang ada di masyarakat, imbasnya inflasi akan meningkat. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional