BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center
Mengurai Belum Dipecatnya Ribuan ASN Terpidana Korupsi

Informasi yang dimunculkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat menarik. Banyak orang terkaget-kaget, ternyata selama ini ribuan ASN terpidana korupsi yang harusnya dipecat tapi rupanya masih aktif sebagai PNS. Dan selama ini juga ternyata negara mengeluarkan uang begitu besar untuk memberikan gaji kepada mereka. Ini sepertinya akibat ada miskoordinasi atau mismanajemen dalam tata kelola di pengadilan dengan BKN, termasuk di pemerintah daerah--karena ASN juga ada di daerah yang pembinanya adalah sekretaris daerah.

Informasi yang disampaikan BKN ini memperjelas bahwa selama ini ASN terpidana korupsi tidak terpantau. Saya kira, dengan temuan ini Kementerian PAN-RB harus segera mengambil langkah-langkah bersama Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan ASN yang sudah terbukti melakukan tindak pidana. Sebab, saya yakin masyarakat tidak ingin ribuan ASN ini masih menerima gaji dari rakyat, mendapat fasilitias, termasuk mereka mengelola anggaran. Kita khawatir nih, jangan-jangan ASN terpidana korupsi yang memang tidak bisa menjalankan tugasnya menjadi penyebab buruknya kinerja birokrasi selama ini.

Kalau temuan BKN soal ASN terpidana korupsi dibiarkan berlarut-larut, ini akan menjadi polemik yang panjang. Begitu ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka seharusnya sudah ada tindak lanjut untuk melakukan pemberhentian secara tidak terhormat. [

Ketika ASN tersebut sudah menjalani hukuman satu atau dua tahun, misalnya, nah apakah ada kewajiban untuk mengembalikan uang yang selama ini mereka peroleh sejak menjadi terpidana korupsi? Saya pikir, mungkin akan dipilih suatu langkah strategisnya. Tetapi bisa saja menghentikan pemberian gaji itu bersamaan dengan surat pemberhentian secara tidak hormat. Artinya, gaji yang mereka selama ini mereka terima tidak dikembalikan ke kas negara. Karena memang ini kelalaian pimpinan ASN, terutama Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi terkait. Nah, di sini saya kira perlu di-mention kepada para pimpinan ASN mengapa melakukan pembiaran terhadap status kepegawaian bagi ASN terpidana korupsi. Kalau memang mereka tetap melakukan pembiaran, ya, mereka juga nanti melanggar UU ASN.

Yang harus juga diingatkan adalah para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi terkait. Jangan sampai PPK ini memang sengaja untuk tidak mengeksekusi (memecat) para ASN yang melanggar Pasal 87 UU ASN. Tetapi bisa juga ASN terpidana korupsi ini adalah kerabat/keluarga dari pejabat-pejabat di daerah, sehingga para sekretaris daerah atau pembinanya tidak mengeluarkan sanksi.

Saya kira, kita perlu meminta kepada Kementerian PAN-RB, BKN, termasuk Kementerian Dalam Negeri untuk segera memberhentikan para ASN terpidana korupsi.

Terlepas dari itu, informas BKN ini memperlihatkan fakta bahwa sistem E-Government kita belum berjalan. Jadi, harusnya informasi itu linkage di seluruh kementerian dan lembaga--yang erat kaitannya dengan apa yang menjadi kewenangan masing-masing. Misalnya, ketika ada kejaksaan melakukan pengusutan terhadap ASN yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian di pengadilan ASN tersebut terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka kejaksaan langsung menginformasikannya melaui E-Government ke Kementerian PAN-RB, BKN, dan pembina ASN yang bersangkutan untuk dilakukan langkah-langkah sesuai Pasal 87 UU ASN. Sekali lagi, sudah saatnya kita membangun sistem yang terintegrasi antar kementerian/lembaga. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF