BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Politisi/Inisiator Koalisi Politisi Perempuan di Parlemen
Mengkosongkan Kolom Agama Bukan Tak Beragama

Akhir-akhir ini begitu marak perdebatan mengenai perlunya kolom agama dalam KTP. Dari kalangan politisi hingga masyarakat pengguna media sosial memberikan tanggapan yang beragam mengenai polemik yang sudah bergulir lama ini. Perdebatan ini menjadi menarik karena baru-baru ini MK memutuskan untuk mengkosongkan kolom agama pada KTP.  Menariknya, adanya kolom agama pada  KTP selama ini membuat saya tidak mengerti standar kompetensi mengenai kebijakan tersebut.

Kepercayaan bukan agama seperti agama Samawi, maka kolom agama dikosongkan. Mengosongkan kolom agama bukan berarti tidak mempercayai Tuhan, karena kepercayaan atau religi adalah kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia.

Pemerintah (daerah) dan warga yang tidak menganut salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah ada pada posisi yang sama (equal) di mata hukum sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Ada kesan di negara ini setiap orang diwajibkan memeluk salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah. Ini merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Apakah negara akan menjamin pengakuan agama tersebut relevan dengan kehidupan kita? Kenyataan pahit pengakuan agama seseorang tidak menjamin tanggung jawab masing-masing individu kepada Tuhannya, kepada sesamanya.

Bukti nyata adalah tingginya tingkat korupsi di setiap tingkatan dan segmen kehidupan masyarakat. Rusaknya moral masyarakat yang mencuri uang orang lain tanpa malu dan takut kepada Tuhannya. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran hukum yang massif yang terus terjadi dalam masyarakat, sebuah indikasi nyata bahwa tidak perlunya pengakuan agama seseorang secara tertulis pada kartu identitas seseorang. Namun yang terpenting penghayatan dan pengamalan secara mendalam terhadap kepercayaan masing-masing dalam kehidupan. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir