BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Politisi/Inisiator Koalisi Politisi Perempuan di Parlemen
Mengkosongkan Kolom Agama Bukan Tak Beragama

Akhir-akhir ini begitu marak perdebatan mengenai perlunya kolom agama dalam KTP. Dari kalangan politisi hingga masyarakat pengguna media sosial memberikan tanggapan yang beragam mengenai polemik yang sudah bergulir lama ini. Perdebatan ini menjadi menarik karena baru-baru ini MK memutuskan untuk mengkosongkan kolom agama pada KTP.  Menariknya, adanya kolom agama pada  KTP selama ini membuat saya tidak mengerti standar kompetensi mengenai kebijakan tersebut.

Kepercayaan bukan agama seperti agama Samawi, maka kolom agama dikosongkan. Mengosongkan kolom agama bukan berarti tidak mempercayai Tuhan, karena kepercayaan atau religi adalah kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia.

Pemerintah (daerah) dan warga yang tidak menganut salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah ada pada posisi yang sama (equal) di mata hukum sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Ada kesan di negara ini setiap orang diwajibkan memeluk salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah. Ini merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Apakah negara akan menjamin pengakuan agama tersebut relevan dengan kehidupan kita? Kenyataan pahit pengakuan agama seseorang tidak menjamin tanggung jawab masing-masing individu kepada Tuhannya, kepada sesamanya.

Bukti nyata adalah tingginya tingkat korupsi di setiap tingkatan dan segmen kehidupan masyarakat. Rusaknya moral masyarakat yang mencuri uang orang lain tanpa malu dan takut kepada Tuhannya. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran hukum yang massif yang terus terjadi dalam masyarakat, sebuah indikasi nyata bahwa tidak perlunya pengakuan agama seseorang secara tertulis pada kartu identitas seseorang. Namun yang terpenting penghayatan dan pengamalan secara mendalam terhadap kepercayaan masing-masing dalam kehidupan. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung