BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)
Menghindari Krisis Berkelanjutan (Bagian-2)

Sebetulnya mereka dulu juga sama, tidak punya dana tapi ingin tumbuh bagus. Sekelilingnya sudah maju di Eropa, akhirnya karena terprovokasi lalu mengeluarkan bond/obligasi sedang mereka tidak punya sumber daya seperti Indonesia, lalu membangun pariwisata. Ketika pariwisata mereka tumbuh bagus dan utangnya juga besar sampai 100 persen dari PDB, tiba-tiba ada krisis ekonomi global yang menggerus daya beli ekonomi global. Padahal pariwisata adalah kebutuhan tersier dari sebagian masyarakat. Karena krisis, mereka yang tiap tahun sering ke Yunani dan Portugal lalu menjadi tidak ada lagi. Negara-negara itu menjadi tidak punya pendapatan dan tidak bisa mencicil utang. Itu yang terjadi. Jadi, strategi pariwisata itu ternyata tidak sustain. Gara-gara krisis ekonomi Amerika yang menjalar ke Eropa dan tidak ada lagi orang yang melancong ke Yunani dan Portugal, maka timbul krisis pendapatan.

Kita pun bisa saja mengalami hal seperti mereka, karena membangun infrastruktur, tapi lupa menyiapkan stimulus atau fasilitas untuk membangun aktivitas-aktivitas ekonomi di sekitar infrastruktur yang dibangun. Itu sama sekali lupa dipikirkan. Kalau listrik sudah ada,  jalan tol sudah ada tapi daya beli tidak ada, maka tidak ada yang memakai jalan tol itu. Seperti truk-truk yang tidak mau masuk tol karena mereka tidak butuh cepat ke jalan tol. Mereka lebih suka lewat jalan biasa karena lebih fleksibel dan bisa ‘ngetem’ di mana saja. Jadi fleksibilitas itu juga bagian dari pertimbangan untuk masuk atau tidak ke jalan tol, disamping pertimbangan tarif tol yang mahal.

Itu yang sebetulnya juga harus dipertimbangkan, bagaimana membangun infrastruktur yang bisa membangkitkan ekonomi sekitar, atau justru sebaliknya: memperlancar arus impor dari negara lain. Karena hambatan perdagangan saat ini hampir tidak ada (ada AFTA dan MEA dan lain-lain). Jadi negara-negara pengekspor ke Indonesia itu sudah lebih siap dan membanjiri pasar negara yang punya penduduk banyak. Apalagi infrastrukturnya sudah disiapkan.

jadi sebetulnya perencanaan pembangunannya itu harus holistik, menyeluruh. Misalnya dengan melibatkan kementerian UMKM yang akan memberdayakan sektor kecil menengah sekitar infrastruktur. Selama ini perencanaan masih parsial dan cenderung ego sektoral.

Jangan-jangan pertumbuhan yang stuck di 5 persen itu salah satunya karena ekonomi sekitar infrastruktur tidak terdorong maju. Lagipula kita tahu, perusahaan pemborong infrastruktur juga banyak dari asing, semen dari asing dan tenaga kerjanya juga dari asing.

Padahal secara ekonomi kenapa defisit itu dibolehkan sebetulnya untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri. Cara itu juga diterapkan oleh Trump, membatasi baja dari luar, dengan tujuan menggerakkan industri baja dalam negeri Amerika.

Jadi currenct account defisit itu perbaikannya tidak bisa cepat karena dia berangkat dari faktor-faktor fundamental. Ada impor dan ekspor. ekspot kita adalah ekspor komoditas. Memang dapat dolar AS, tapi kapal yang digunakan dan berbagai macam alat lainnya itu oleh asing. Barang ekspor tambang kita juga dapat devisa, tapi ongkos transport ekspor didapat oleh asing. Itu yang terjadi.

Memang grand design yang paling bagus adalah membuat defisit transaksi berjalan itu kecil, atau kalau perlu surplus. Untuk merubah orientasi defisit sepertinya sudah susah. Cuma yang bisa dilakukan adalah menjaga agar defisitnya kecil saja. Artinya kalau kita mau membuat simulasi-simulasi planning sebetulnya dalam Nawacita itu juga ada planning untuk membuat utang itu mengecil. Tapi ternyata yang terjadi berbeda. Kebanyakan negara yang ekonomi nya maju sebetulnya menerapkan juga anggaran defisit. Adapun pos-pos pengeluaran yang harus dikurangi adalah pos pengeluaran yang terbukti tidak efisien. Pos pengeluaran yang bisa mendorong belanja modal itu yang harus ditingkatkan, baik value maupun efektivitasnya. Jadi masih banyak evaluasi pos pengeluaran yang menjadikan kebijakannya lebih bagus.

Juga diharapkan penerapan APBN digitalized yang transparan, akuntabel sampai ke daerah agar efektifitas, kecepatan serapan anggaran daerah dan pelaporan lebih cepat. Selama ini laporan realisasi APBD tepat waktu dan tepat jumlah itu tidak semua terlaksana dari sebagian besar kabupaten/kota. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan