BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)
Menghindari Krisis Berkelanjutan (Bagian-1)

Secara mekanisme perhitungan, di zaman Soeharto pembangunan sepenuhnya dibiayai dari hutang luar negeri. Seingat saya begitu. Jadi belum ada model obligasi/SUN seperti sekarang. 'Traumatik'nya itu ketika muncul krismon 1997-1998 dan ternyata risiko kurs dari hutang luar negeri itu tinggi sekali, juga risiko independensinya. Dua hal itu awalnya yang menyebabkan orientasi anggaran beralih dari anggaran berimbang masa orba ke anggaran defisit.

Pemerintah waktu itu mencoba mengubah strategi bagaimana tetap bisa membangun tapi dengan meminimalkan dampak kurs. Karena terlalu fluktuatifnya kurs pada era reformasi. Akhirnya yang dilakukan adalah mengupayakan tidak hutang ke luar negeri tapi mencari sumber dana pembangunan ke dalam negeri. Sebetulnya itu pun referensinya ke negara-negara maju juga. Bagaimana melihat Jepang yang utang pemerintahnya lebih banyak ke dalam negeri. Ditambah, ketika krisis 1997-1998  itu ekonomi kita ‘diacak-acak’ oleh IMF dengan LOI dan ketentuan yang cukup mengganggu kita sebagai negara berdaulat.

Hal itu kemudian berlanjut setelah krisis. Setelah pertumbuhan defisit 13 persen, lalu pada 1999 mulai positif walau cuma 1 persen. Kemudian tahun berikutnya agak naik sedikit dan lalu merubah strategi APBN dengan strategi anggaran defisit. Defisitnya dari mana? Ya dari menerbitkan obligasi-obligasi/Surat Utang Negara. Tapi dalam perkembangannya obligasi itu kemudian banyak dimiliki oleh asing, karena suku bunganya cukup menarik.

Sebetulnya dalam hitung-hitungan bisnis, lebih baik hutang luar negeri. Dulu waktu dengan IMF itu bunganya nol persen. Karena pada saat itu kita belum jadi emerging countries. Jadi karena bukan emerging countries, maka boleh dengan pinjaman tanpa bunga. Lalu kemudian mulai ada bunga 1 persen. Sangat kecil sekali bunganya. Tapi persoalannya mereka mendikte kebijakan ekonomi kita. Dan itu dirasa tidak nyaman buat para pembuat kebijakan ekonomi dalam negeri. Karena terlalu ‘strict’. Bagi IMF hal itu wajar karena sebagai sebagai debitur dia harus memastikan uang nya akan kembali.

Akhirnya para pengambil kebijakan untuk sepakat mencari dana utangan ke dalam negeri dengan menerbitkan SUN, walaupun bunganya cukup tinggi. Sampai sekarang juga bunga SUN kita masih yang tertinggi dibanding negara maju atau negara berkembang sekitar kita.

Problemnya, setelah mulai ada pertumbuhan dan pola SUN mulai terinstitusionalisasi menjadi kebiasaan tiap kali membuat anggaran APBN dengan anggaran defisit. Anggaran defisit itu lalu diberi batasan boleh defisit tapi maksimal 3 persen dari GDP, dan total utang publiknya atau utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60 persen terhadap GDP. Dua ukuran itu memang di-sounding oleh IMF dan World Bank lewat kajian mereka dan kemudian menjadi semacam “rule of thumb” bagi negara berkembang untuk berutang.

Kemudian strategi itu berlanjut dan dalam 5 tahun terakhir ini kita rasakan adalah utang yang seharusnya digunakan untuk mendorong produktivitas perekonomian ternyata tidak terlihat. Utang nya saja yang bertambah, tapi ekonomi stuck di 5 persen.

Nah, itu yang jadi masalah. Karena, secara teori defisit itu diperbolehkan tapi dia harus mempunyai impact nyata terhadap perekonomian. Artinya kalau anda “ngutang” ya anda harus lebih produktif. Perekonomian anda harus tumbuh lebih baik ketika anda berhutang daripada ketika anda tidak berhutang, atau utangnya baru kecil saja. Itu logika umum, sama seperti perusahaan ketika berhutang itu harapannya ekspansi. Ekspansi menghasilkan dana, yang membuat perusahaan itu menjadi lebih besar ketimbang stuck, katakanlah dengan modal yang terbatas.

Yang terjadi pada kita, utangnya melaju sangat kencang, tapi pertumbuhan ekonomi ‘mandeg’ di 5 persenan saja. Produktivitas tidak tumbuh, dan industripun melempem.

Itulah yang menjadi tanda tanya besar, kalau begini terus situasinya pasti risiko nya bukan lagi risiko kurs seperti pada 1998-1999, tapi risiko yang lain. Karena potensi default nya itu bukan lagi pada kurs tapi pada legitimasi, seperti kredibilitas dan semacamnya. Lalu berujung pada ‘default’.  Itulah yang terjadi pada negara seperti Portugal dan Yunani. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung