BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah
Menggunakan Dana Zakat Agar Lebih Manfaat

Selama ini dana yang ada di masyarakat, seperti dana zakat, telah menjadi jaring pengaman sosial dan telah membangun banyak sekali properti-properti bidang keagamaan.

Masyarakat dengan swadana telah saling tolong-menolong di bawah untuk membangun masjid, membangun sekolah, dan sebagainya. Namun, yang dimaksud Ibu Menteri kemarin, yang saya kebetulan hadir di acara itu, yakni bagaimana agar kegiatan yang bagus itu, swadana dari masyarakat, diorganisir sedemikian rupa sehingga hasilnya lebih optimal karena akan bisa ditentukan prioritas penggunaannya.

Penggunaan dana masyarakat seperti zakat akan memancing kontroversi menyangkut siapa pengelolanya.

Selama ini dana itu dipakai untuk membangun jalan menuju masjid atau menuju madrasah, bahkan untuk WC umum dan kamar mandi umum. Hanya saja, selama ini pengelolanya masyarakat sendiri. Itu namanya swadana dan swakelola. Menjadi kontroversi ketika dana-dana masyarakat mau diambil pengelolaannya oleh pemerintah.

Namun yang saya pahami, yang dimaksud Ibu Sri Mulyani bukan seperti itu. Yang beliau rujuk adalah Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam) dan Al-Ghazali, serta kearifan lokal Indonesia. Sebab, Malaysia mempunyai kebijakan ekonomi yang bisa untuk melindungi etnis melayu muslim. Sedang kita di Indonesia tak perlu kebijakan seperti itu. karena umat Islam di sini 85 persen. Jadi kalau dibuat jalan atau jembatan, 85 persen yang memanfaatkan umat Islam.

Yang kita ketahui, pemerintah sekarang memiliki paradigma seperti ini, dana-dana jangka panjang yang masif akan digunakan pemerintah membiayai skala besar, yaitu infrastruktur dan mikro. Karena dua hal ini diyakini akan memberi impact yang besar pada masyarakat.

Nah, dana yang masif ini bisa dibagi tiga. Dana dari dalam negeri non-APBN, miisalnya dana haji. Itu besar Rp1 triliun. Selain haji, ada dana Jamsostek atau sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, kelompok dana-dana dari luar negeri yang masif, seperti dana SWF (sovereign wealth fund),  seperti dana pensiun Jepang dan lain-lain.  Ketiga, dana-dana masyarakt yang selama ini keberadaannya dirasa untouchable. Buktinya orang Indonesia dengan gaji Rp2 juta per bulan tetap hidup, karena kita punya dana yang terasa tapi tak tercatat, yaitu dana keagamaan ini.

Pemerintah bukan mau ambil alih dana-dana itu, tapi pengelolaannya.  Agar dana-dana itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. 

Nah, bila pidato Bu Menteri itu diartikan dana itu diambil alih pemerintah, memang bisa ramai. Karena orang akan bingung bagaimana membiayai kegiatan keagamaan.

Kalau itu yang dimaksud Bu Menteri, celaka.  Mudah-mudahan tak begitu. Pemerintah telah melakukan semua hal, mencari dana dari lain-lain, dari “Bekraf”, tangkap ikan, dan macam-macam. Itu dilakukan. Hanya pemerintah sadar, ternyata masyarakat kita lebih hebat dan lebih kaya daripada pemerintahnya. Mau krisis bagaimana juga, ternyata masyarakat tenang. Mereka bertanya, ada apa ini? Ternyata ada dana-dana keagamaan, ada kearifan lokal yang membuat masyarakat tetap senyum. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)