BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pegiat UMKM, Founder/ Ketua Umum Komunitas Eksporter Muda Indonesia (KEMI)
Mengawal Keberpihakan Demi Ekonomi 'Kerakyatan'

Kemerdekaan bangsa Indonesia secara de facto pada 17 Agustus 1945 merupakan awal untuk menentukan nasib sendiri dengan merumuskan tujuan nasional Indonesia secara de jure ke dalam pembukaan UUD 1945. Mewujudkan kesejahteraan umum untuk rakyat Indonesia dan bukan untuk segelintir pemodal dan korporasi 

Berdasarkan data BPS pada  Februari 2018, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13 persen dan ada 73,98 juta orang (58,22 persen) penduduk bekerja di kegiatan informal, tetapi persentase ini menurun 0,13 persen poin dibanding Februari 2017. Sebagian  pengangguran terbuka biasanya akan menentukan masa depannya dengan membuka usaha sendiri dan ber-metamorfosa menjadi pelaku usaha mikro dan identik sebagai bagian dari ekonomi rakyat.

Kadang ekonomi rakyat sering kali diidentikkan dengan koperasi yakni berhimpunnya orang orang untuk mencapai tujuan bersama dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Koperasi  cakupannya cukup sempit jika diasumsikan  sebagai bagian utama dari sebuah ekonomi rakyat di era digital ekonomi Ini. Perlu dievaluasi jika menempatkan koperasi sebagai wujud utama ekonomi rakyat, bukan dari sisi spirit koperasi yang ber asas kebersamaan dan kekeluargaan tapi dari sisi kinerja dan operasional usaha koperasi yang belum cukup kuat untuk bisa bersaing di era perdagangan bebas berbasis digital dan derasnya produk impor.

Perlu sebuah “inovasi” dalam sistem per-koperasian di Indonesia untuk beradaptasi  tanpa melepaskan asas manfaat, kekeluargaan dan kebersamaan.

Ekonomi rakyat sering kali didefinisikan sebagai sebuah aktivitas perekonomian skala yang sangat kecil,  identik dengan pendidikan yang cukup rendah,  ketidakmampuan dalam hal managerial usaha, serta perputaran omset yang sangat kecil. Ini bisa diwakili oleh para penjual makanan di terminal, penjual toko kelontong, perajin handy craft, dan lain lain.

Seiring kompleksitasnya permasalahan di lapangan, maka dibuatlah klasifikasi pelaku usaha rakyat  dalam beberapa level skala usaha, yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah atau di sebut sebagai UMKM  yang sampai saat ini ada sekitar 57,9 juta pelaku UMKM. Klasifikasi ini memudahkan policy makers membuat grand design kebijakan yang sesuai. 

Tujuan nasional bangsa ini adalah menuju kesejahteraan umum dan selalu linear dengan pertumbuhan laju usaha mereka, yang bisa dicapai jika memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan diri mereka dan ditunjang melalui keberpihakan negara. Ini adalah amanat dari pembukaan UUD 1945.

Keberpihakan negara terhadap usaha rakyat tentunya dilakukan dengan  policy dari atas sampai ke level teknis yang berkesinambungan sampai tuntas demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di sektor riil.

Dari seluruh data Indikator Strategis Nasional  BPS, perlu ada penambahan beberapa indikator strategis lainnya, antara lain data jumlah pelaku UMKM dan pertumbuhan skala usaha UMKM hingga bermetamorfosis menjadi sebuah korporasi besar yang memiliki naluri kekeluargaan dan berkeadilan sosial. Dengan penambahan indikator tersebut maka publik akan mudah mengontrol by data  kinerja the policy maker dan memastikan bahwa negara benar benar memiliki keberpihakan kepada pelaku ekonomi kerakyataan (UMKM).

Untuk mempercepat laju pertumbuhan usaha di atas, perlu dibuat pandangan kebijakan lain  yakni memberikan ruang yang sangat luas kepada UMKM untuk berjalan secara berdampingan dengan korporasi besar baik dalam negeri maupun asing yang beroperasi di Indonesia diluar regulasi program CSR yang sudah ada saat ini. 

Hal yang konkret adalah mewujudkan sebuah area - area industri pyang di dalamnya bisa meng- akomodasi tempat untuk pelaku UMKM, untuk tumbuh bersama melalui sebuah ekosistem yang simbiosis mutualisme melalui konsep business cyclus coaching and learning, dan bersinergi. Dengan begitu maka pelaku usaha kecil tersebut akan ikut terdorong untuk cepat tumbuh dan menjelma menjadi perusahaan besar. Serta tidak ada cerita pedagang kecil yang tergusur

Maka tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum akan tercapai dan kemerdekaan akan benar benar menjadi hak setiap warga negara, terutama pelaku ekonomi rakyat yang saat ini diidentikkan dengan UMKM. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF