BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Mendesak, Pemetaan Difusi Ekonomi Digital di Masyarakat

Setidaknya pada lima tahun terakhir, ekonomi digital menjadi hal yang booming dibicarakan oleh banyak kalangan di Indonesia, kemudian diikuti dengan revolusi industri 4.0 sebagai trending topic dalam setahun terakhir. Keduanya memiliki irisan pada teknologi informasi khususnya internet, robotik, dan aplikasi program komputer. Tidak bisa disangkal dan dihindari lagi ekonomi digital akan masuk dalam RPJP dan RPJM Indonesia. Setiap komponen pemerintah khususnya pasca pilpres 2019 harus sudah mengambil posisi memanfaatkan momentum gelombang ekonomi digital tersebut.

Istilah ekonomi digital pertama kali ditelurkan oleh Don Tapscott, ekonom Kanada, dalam bukunya di tahun 1995 yang berjudul “Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. Ekonomi digital dipahami sebagai ekonomi yang menerapkan teknologi informasi sedikitnya dalam dua area yaitu infrastruktur ekonomi serta tatacara transaksi ekonomi. Penerapan teknologi informasi dalam sistem ekonomi menghasilkan efisiensi dan aktivitas baru yang belum ada sebelumnya. Hal inilah yang menjadi kekuatan ekonomi digital yang masih harus terus dipahami banyak orang agar dapat mengambil manfaat maksimal.

Ekonomi digital saat ini berdifusi ke dalam masyarakat Indonesia dengan mengikuti teori difusi inovasi yang disampaikan Everett Rogers, yang membagi suatu masyarakat dalam lima kelompok new technology adopters, yaitu kelompok innovators besarnya diestimasi 2.5 persen; early adopters sebesar 13.5 persen; early majority sebesar 34 persen; late majority sebesar 34 persen dan akhirnya kelompok laggards sebesar 16 persen. Oleh karena itu ada baiknya pemerintah sudah memetakan difusi ekonomi digital dalam masyarakat Indonesia sesuai teori difusi inovasi tersebut agar kebijakan terkait ekonomi digital yang diambil tidak hanya dinikmati segelintir masyarakat saja. Bahkan sebaiknya sudah mempertimbangkan kebijakan mitigasi terhadap kelompok laggards yang paling akhir merengkuh ekonomi digital. Selain itu dengan pemetaan ini maka dapat dihindari eksploitasi sekelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lain yang lebih memahami ekonomi digital. Peran pemerintah menjadi penting untuk melindungi segenap masyarakat dari risiko ekonomi digital karena sesuatu yang dipandang baik tidaklah bebas dari risiko, apalagi jika magnitudo risiko ini berdampak ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pada 2018 saat pemerintah mulai menyusun RPJM 2020-2025 sebagai bagian dari RPJP 2005-2025 maka ekonomi digital sudah harus masuk dalam perhitungan dan pertimbangan Bappenas. Setidaknya penyempurnaan e-commerce roadmap 2017-2019 yang ditetapkan lewat Perpres Nomor 74 tahun 2017 seharusnya sudah dibahas di tahun 2018 ini sebagai bagian dari sistem ekonomi digital. Memiliki Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) memang penting, namun demikian harus disadari bahwa masih banyak hal-hal tunda (pending) yang perlu penyelesaian tuntas dalam operasional SPNBE tersebut, semisal pajak, investasi asing, kepastian hukum perdagangan elektronik yang melindungi konsumen dan produsen atau koordinasi kewenangan antara berbagai lembaga pemerintah yang terkait dalam SPNBE.

Memang sepintas ekonomi digital menjanjikan daya dorong menggiurkan bagi ekonomi Indonesia untuk dapat masuk dalam kategori negara dengan perekonomian terbesar ke 5 dari 32 negara pada 2030 sesuai ramalan PwC. Namun demikian masih banyak ‘PR’ yang harus diselesaikan pemerintah beserta semua para pemangku kepentingan ekonomi digital agar hal ini dapat berjalan dan memberi hasil seperti yang diharapkan. Ekonomi digital tidak sekedar arah baru perekonomian Indonesia namun merupakan daya dorong riil bagi ekonomi rakyat Indonesia di era digital. Semoga demikian. (pso)

 

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI