BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Mendesak, Kurangi Ketergantungan Pasar ke Eropa!

Pelarangan CPO oleh EU seharusnya tidak dibaca semata karena alasan tunggal: lingkungan. Proses menghambat CPO ke Eropa yang sudah berjalan bertahun-tahun memunculkan fakta-fakta adanya alasan lain yang kuat dan tidak bisa dielakkan EU yaitu: kepentingan bisnis.

Lobby politik kelompok bisnis yang terganggu dan terancam akibat kehadiran CPO di Eropa terus berusaha agar pasokan CPO tidak lagi mengalir ke Eropa sehingga rapeseed oils, sunflower oils, dan soybean oils bisa tetap berjaya dalam kompetisi bisnis. 

Kejadian belakangan ini sesungguhnya menjadi wake-up call bagi para pemangku kepentingan industri sawit di Indonesia bahwa semua rencana untuk mengurangi ketergantungan pasar di Eropa harus segera diimplementasikan dengan konsisten dan komitmen penuh. Apabila program hilirisasi CPO tidak berjalan alias gagal maka Indonesia telah kehilangan kesempatan emas membangun negeri melalui kelapa sawit.

Kelapa sawit sendiri sebagai tanaman kebun menuai kontradiksi, di satu pihak menghasilkan produk komersial bernilai tinggi dengan segala potensi turunannya, namun di pihak lain sering disebut tanaman yang rakus menghabiskan sumber hara dan air di tanah sehingga di-cap perusak lingkungan. Belum lagi perilaku investor dan korporasi saat memperluas kebun sawit yang tidak mengindahkan ekosistem hutan demi lahan siap tanam untuk sawit. 

Memang disadari bahwa lahan kelapa sawit di dunia itu terbatas, sangat sedikit sebab lahan yang paling cocok untuk kelapa sawit berada di sabuk khatulistiwa dan Indonesia menjadi primadona di antara negara-negara yang berserak di benua Afrika, Amerika serta Asia. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Bappenas serta Badan Restorasi Gambut dengan koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sebagai pemerintah harus duduk bersama dengan pihak masyarakat industri sawit untuk memastikan implementasi program hilirisasi sawit berjalan secara konsisten dan berhasil mencapai tujuannya. Jangan membuang waktu atau menunda lagi dengan berbagai alasan. Bila program pembangunan infrastruktur atau pembangkit listrik relatif berjalan baik, maka hal yang sama setidaknya juga berlaku untuk hilirisasi kelapa sawit. 

Sejatinya bila peta jalan hilirisasi kelapa sawit diimplementasi konsisten dan penuh komitmen maka saat ini sudah banyak produk turunan sawit diproduksi di Indonesia yang menyerap sebagian besar CPO tersebut.  

Di pihak lain, rencana larangan EU terhadap penggunaan CPO di Eropa perlu diuji melalui jalur hukum yang disediakan oleh WTO. Pengalaman sengketa dagang dengan berbagai negara menjadi rujukan dalam mempersiapkan gugatan terhadap EU di WTO agar berhasil. Hal ini penting dan strategis agar menegaskan masyarakat internasional bahwa Indonesia dengan profil sebagai salah satu negara yang patut diperhitungkan di dunia, memiliki kapabilitas merespon hal-hal yang tidak adil dan sesuai aturan perdagangan internasional. Indonesia tidak pasif dan tidak hanya sering menjadi pihak tergugat dalam beberapa sengketa dagang terakhir.

Semoga upaya pelarangan penggunaan CPO oleh EU menjadi wake-up call bagi semua para pemangku kepentingan kelapa sawit di Indonesia. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan kelapa sawit maka sudah saatnya segenap komponen bangsa bersatu menghadapi tantangan EU yang dapat mengancam usaha-usaha mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai mukadimah konstitusi Republik Indonesia. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir