BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
Menciptakan Komunitas Intelektual Terbuka

Analisis PwC tahun 2017 memang menempatkan Indonesia pada posisi empat besar dunia pada tahun 2050, atau peringkat ke 5 pada tahun 2030. Proyeksi di atas didasarkan pada indikator makro PDB dan pertumbuhan ekonomi serta potensi penduduk sebagaimana  halnya China dan India. Analisis berdasarkan proyeksi ini sah-sah saja jika asumsi yang dibangun khususnya terkait dengan kondisi makro, mikro ekonomi dan politik tidak mengalami banyak perubahan. Namun perlu dicatat, untuk mencapai posisi tersebut perlu upaya masif dan fundamental menyangkut investasi jangka panjang dan sistem nilai politik dan sosial budaya yang kuat.

Terkait investasi jangka panjang. Ada dua hal perlu dilakukan yakni pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi, dan investasi menyangkut SDM yang akan menjadi Knowlegde Based Economy. Kita masih tertinggal jauh dengan negara Asia lainnya khususnya China.

Dalam investasi SDM, China melakukan investasi masif melalui kebijakan Deng Xiao Ping dengan mengirim anak-anak muda  mengenyam pendidikan di berbagai negara. Sampai saat ini mahasiswa China dan India, masih mendominasi mahasiswa asing di perguruan tinggi di Eropa dan Amerika Utara. Sangat jauh dengan jumlah mahasiswa Indonesia. Dampak dari kebijakan tersebut berbuah pada kemajuan China saat ini. Demikian juga dengan India dan Vietnam yang mengubah  Brain Drain  menjadi Brain Gain, dimana tenaga-tenaga terdidik tersebut diberi karpet merah kembali ke negaranya.

Hal fundamental kedua  menyangkut sistem tata nilai yakni sistem politik dan kelembagaan. Prasyarat ini dibuktikan oleh studi terbaru yang dilakukan Joel Mokyr, Profesor Ekonomi dan Sejarah dari Northwetsern University dalam bukunya A Culture of Growth: The Origins Modern Economy (2017).

Hasil analisis Mokyr menunjukkan bahwa negara-negara maju saat ini dibangkitkan oleh budaya pertumbuhan yang dipelopori komunitas intelektual terbuka, dan dihargai oleh pemerintah. Inilah yang membuat negara-negara Eropa, Amerika, Jepang, Korsel dan Singapura menjadi maju. 

Hal ini menjadi kendala besar di Indonesia karena sistim politik begitu mendominasi dengan mengesampingkan  ruang bagi kaum intelektual untuk memimpin. Ongkos politik yang sangat mahal dalam tatanan demokrasi kebablasan menyebabkan sulitnya kaum intelektual untuk memimpin.

Jadi jika hanya mengandalkan potensi bonus demografi dan sumber kekayaan alam yang akan habis, sulit bagi Indonesia untuk menjadi salah satu raksasa ekonomi  tanpa adanya prasyarat yang mendasarinya. Prasyarat ini mutlak karena bukti ilmiah sebagaimana hasil studi John Mokyr tersebut tidak bisa terbantahkan bahwa yang menjembatani aspek mikro dan makro ekonomi adalah aspek kelembagaan.

Di dalam aspek ini soal “trust” menjadi salah satu pilar penting dimana kombinasi  knowledge based society dan budaya intelektual akan menjadi “kendaraan” ampuh untuk menuju bangsa yang besar. Oleh karena semua aspek di atas merupakan investasi jangka panjang, dan harus dimulai dari sekarang.

Sistem meritokrasi harus dibangun dari awal karena inilah yang akan menjadi sistim nilai yang competitive dan fair. Sistem ini dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang dan Singapura. Dalam konteks ini Indonesia masih compang camping karena banyak hal tidak substansial begitu menyita energi dan sumber daya untuk diselesaikan oleh negara, sementara hal fundamental menyangkut investasi jangka panjang seperti disebutkan di atas menjadi sangat terabaikan.

(Pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)