BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Manager, Climate Reality Indonesia
Mencermati Spirit Konvensi Basel

Basel, sebuah kota cantik di tepi Sunga Rhine, terletak di pertemuan perbatasan Swiss, Prancis, dan Jerman.  Di kota terbesar ketiga di Swiss ini, 30 tahun yang lalu disepakati  The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, yang mulai berlaku pada  tahun 1992.
 
Mengamati kegerahan beberapa negara karena banyaknya impor sampah dari negara maju ke negara berkembang. maka penting untuk kembali mencermati spirit Konvensi Basel yang kini memiliki 187 negara anggota (pihak), termasuk Indonesia.  Konvensi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak buruk akibat produksi, manajemen, pergerakan lintas batas dan pembuangan limbah berbahaya dan limbah lainnya.
 
Konvensi Basel dipicu oleh ulah negara-negara yang karena peraturan lingkungannya makin ketat mencari solusi yang lebih murah dengan mengirim limbah berbahaya ke Afrika, Eropa Timur dan region lainnya. Timbunan limbah kadang tumpah secara tidak sengaja, dibuang begitu saja di pantai, atau dikelola dengan tidak benar, sehingga mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan, bahkan kematian.
 
Di Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan National Focal Point untuk Konvensi Basel, serta juga Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional dan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten.
 
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menetapkan  Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya sebagai otoritas yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya.
 
Namun sebagaimana dikatakan Dr. Novriral Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK, permasalahan sampah harus menjadi perhatian bersama karena kapasitas Pemerintah dalam mengelola sampah terbatas. Semua pemangku kepentingan harus bergerak, agar kondisi dapat membaik secara signifikan. Hal ini patut disikapi dengan serius,  terutama karena permasalahan sampah di Indonesia yang masih harus dibenahi diperparah dengan membanjirnya sampah impor yang difasilitasi oleh pihak-pihak yang tidak etis.
 
Bulan lalu, di Jenewa, dalam Konferensi Para Pihak Konvensi Basel, Rotterdam dan Stockholm, salah satu hasil penting yang dicapai adalah, para pihak menyepakati amandemen Konvensi Basel untuk memasukkan limbah plastik dalam kerangka kerja yang mengikat secara hukum. Ini akan membuat perdagangan global limbah plastik lebih transparan dan diatur dengan lebih baik. Selain itu, juga memastikan bahwa pengelolaannya lebih aman untuk kesehatan manusia dan lingkungan. (yed)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional