BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Mencegah Deregulasi Menjadi Pemangsa Bagi yang Kecil

Kita sekarang sedang menyaksikan liberalisasi ekonomi paling agresif dalam sejarah Indonesia. 15 paket ekonomi, yang didominasi oleh liberalisasi, diluncurkan sejak Jokowi dilantik menjadi presiden kurang dari tiga tahun lalu.

Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi salah satu negara yang bersahabat dengan dunia bisnis. Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dari tiga tetangganya yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand yang memiliki peringkat lebih tinggi dalam kemudahaan berbinis.

Demikian bernafsunya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan tersebut sehingga sistem perekonomian nasional kian mengarah pada tarung bebas (free fight competition). Sebuah sistem berdasarkan zero sum game  dimana pemenang mengambil semua. 

Di negara paling kapitalis di dunia seperti Amerika Serikat dan Jepang sistem ini sudah lama ditinggalkan. Negara-negara ini telah memberlakukan berbagai hukum (antitrust laws) untuk mencegah pembantaian wong cilik oleh para kapitalis lebih besar.    

Ibarat pertarungan tinju, berat badan atlit menentukan di kelas mana dia boleh bertarung atau tidak. Maka petinju kelas berat tidak mungkin bertanding melawan kelas bulu!

Sekarang ini di Indonesia para peternak ayam kelas kampung harus behadapan langsung melawan pesaing berkelas dunia. Lihat saja, mereka sekarang kalang kabut menghadapi agresifitas tiga perusahaan multinasional - Charoen Phokpand, Malindo Feedmill, Japfa Comfeed - yang menguasai sekitar 70 persen produksi pakan dan ayam di Indonesia.

Para raksasa perunggasan tersebut kini giat menebar ayam langsung ke tingkat eceran, dan telah menyebabkan kebangkrutan massal.

Dalam catatan Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia Singgih Januratmoko, sejak akhir 2014 para peternak ayam rakyat merugi, dan jumlahnya mencapai triliunan rupiah per tahun.

Paling agresif adalah Charoen Phokphand  yang giat membangun toko ayam segar eceran bernama Prima fresh food  di segala pelosok negeri. Kenyataan semacam inilah yang  menyebabkan peternak rakyat hanya menguasai 18 persen dari populasi unggas nasional.  

Apakah pemerintah akan tetap sekadar mengejar pertumbuhan dengan mengutamakan masuknya modal asing, dan membiarkan ekonomi didominasi oleh para kapitalis besar? Bila jawabnya ‘ya’, sebaiknya jangan kaget bila suatu saat amuk massal akan terjadi lagi akibat akumulasi kecemburuan sosial tak terbendung.

Tidak ada salahnya bila pemerintah belajar dari negara-negara yang telah sukses membangun perekonomian seperti jepang, Amerika, Swedia, Jerman. Di negara-negara ini pemerintah setempat menciptakan kondisi dimana yang besar bukanlah pemangsa bagi yang lebih kecil, namun justru bersinergi dalam prinsip hidup berdampingan secara damai.

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan