BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pemerhati masalah ekonomi dan ketimpangan
Menambal Defisit Transaksi Berjalan dan Pelemahan Rupiah Lewat UMKM

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih terus berlanjut. Pada awal bulan September 2018 ini, nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka psikologis Rp15.000 per dolar AS. Menteri Keuangan memprediksi rata-rata nilai tukar akan berkisar pada angka Rp14.700 per dolar AS pada 2019. Pelemahan ini dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap perekonomian dalam negeri. 

Dengan karakteristik sebagai negara sedang berkembang, Indonesia masih sangat tergantung terhadap berbagai komoditas impor sehingga melemahnya nilai tukar menyebabkan harga barang luar negeri menjadi semakin mahal dan inflasi dalam negeri akan meningkat.

Pemerintah mengklaim telah berupaya untuk secara bertahap mengurangi derasnya impor. Penundaan terhadap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur serta penyesuaian tarif PPh 22 terhadap lebih dari seribu pos tarif diharapkan dapat mengurangi permintaan impor dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Namun itu saja tidak cukup. Upaya penundaan pelaksanaan proyek infrastruktur hanya bersifat sementara. Pemerintah tentu ingin merealiasikan janji politiknya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memang sudah sangat tertinggal dari negara-negara peers. 

Bila hal tersebut kembali dilaksanakan maka diyakini impor akan kembali meningkat yang pada gilirannya menekan kembali rupiah. Demikian pula dengan penerapan tarif impor yang bila tidak diikuti dengan transformasi struktural di dalam negeri akibatnya justru akan menciptakan inflasi. 

Oleh karenanya, kebijakan di sisi demand tersebut harus diikuti pula dengan strategi dan kebijakan di sisi supply. Artinya, pelemahan nilai tukar rupiah dan defisit neraca transaksi berjalan bisa diatasi melalui peningkatan kinerja industri dalam negeri khususnya yang berbasis ekspor.

Pertanyannya, sektor apa yang mampu bertahan di tengah badai nilai tukar seperti sekarang ini dan diharapkan mampu mendorong ekspor?

Bila melihat sejarah maka Koperasi dan UMKM lah solusinya. 

Setidaknya ada dua faktor yang membuat UMKM bisa bertahan dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehingga permintaan barang dan jasa yang dihasilkan UMKM akan relatif stabil. Ini berbeda dengan kondisi usaha skala besar yang justru bertumbangan saat krisis terjadi. Selain itu, umumnya sektor UMKM lebih memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu untuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor.

Namun demikian daya tahan UMKM tentu memiliki batas. Akses terhadap modal merupakan titik sentral keterbatasan UMKM. Tidak dapat disangkal bahwa sektor ini memiliki ketergantungan terhadap bantuan pemerintah khususnya berupa permodalan. Sebagai contoh, guna mendorong ekspor, meningkatkan daya saing produk eskpor berbasis kerakyatan, dan meningkatkan kualitas nilai tambah produk ekspor, pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XI. Kebijakan tersebut menyorot tentang Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE). Sasaran utama KURBE adalah supplier/plasma yang menjadi penunjang industri dan industri/usaha dengan melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak sesuai skala usahanya.

Namun ditengah ketidakpastian ekonomi, berbagai fasilitas pemerintah dan bank sentral juga akan mengalami pengetatan  Artinya, kita tidak bisa berharap banyak kepada bank sentral dan pemerintah saja dalam mendorong kinerja UMKM terutama dalam mendapatkan akses permodalan. 

Oleh karenanya diperlukan cara lain untuk mempermudah akses UMKM mendapatkan modal. Kehadiran sejumlah perusahaan fintech diharapkan turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM dengan cara memberikan layanan pinjaman modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dan dengan bunga yang relatif bersaing. Diharapkan dengan semakin mudahnya mendapatkan akses permodalan, maka kinerja UMKM dapat meningkat sehingga produksi pun dapat bertambah. 

Sebagai penutup, pemerintah perlu terus menjaga keterlibatan fintech dalam pengembangan UMKM. Diyakini bahwa fintech dapat membawa UMKM Indonesia naik kelas. Artinya UMKM dapat menjadi lokomotif pembangunan industri manufaktur Indonesia menggantikan peran usaha berskala besar dan internasional. 

Peran dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Tahun lalu saja, UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar yaitu lebih dari 90 persen. 

UMKM juga menyumbang lebih dari 60 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Tentu kita berharap bahwa peran UMKM dalam mendorong perekonomian dalam negeri juga menular dalam mendorong kinerja sisi eksternal. Bila kualitas dan nilai tambah produk meningkat, diharapkan industri manufaktur dalam negeri akan bergerak cepat dan dapat mengganti kebutuhan barang impor. Sehingga, pada akhirnya kebijakan ekonomi sisi supply juga akan menjadi penambal defisit transaksi berjalan dan penguat nilai tukar rupiah selain kebijakan di sisi demand. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF