BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pemerhati masalah ekonomi dan ketimpangan
Menakar Demokrasi Ekonomi di Era Keterbukaan

Selama 73 tahun Indonesia merdeka, perekonomian kita telah mengalami banyak perubahan baik dilihat dari struktur maupun pola pertumbuhannya. Globalisasi ekonomi serta kemajuan teknologi, khususnya dibidang informasi dan komunikasi telah memperluas jangkauan kegiatan ekonomi ke seluruh pelosok negeri ini. Arus barang dan jasa bergerak lebih cepat, dalam jumlah yang lebih besar, serta dengan biaya yang lebih rendah.

Dalam menghadapi derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, kita seyogyanya tidak boleh kehilangan arah. Sebaliknya, kita harus tetap berpegang teguh pada tata aturan ekonomi bangsa yakni UUD 1945 yang merupakan acuan pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu amanat yang amat mendasar dalam UUD 1945 adalah bahwa perekonomian haruslah berdasar atas demokrasi ekonomi dimana rakyat diberi kesempatan untuk mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap sumberdaya ekonomi.

Namun demikian, walaupun telah 73 tahun negeri ini merdeka, cita cita para pendiri bangsa tentang harapan mencapai kesejahteraan rakyat nampaknya belum sepenuhnya terwujud. Era keterbukaan ekonomi yang seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru menjadi ancaman. Semakin terbukanya perekonomian telah mendorong ketertarikan perusahaan-perusahaan besar asing untuk berinvestasi di Indonesia. Masuknya perusahaan perusahaan asing tersebut ke Indonesia diharapkan akan membawa alih teknologi dan manajemen yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dalam negeri.

Akan tetapi yang terjadi justru telah terjadi konsentrasi penguasaan aset produksi  dan sumber-sumber ekonomi publik secara berlebihan di tangan segelintir kelompok usaha besar yang umumnya dimiliki oleh asing dibanding industri kecil dan rumah tangga yang kebanyakan dimiliki oleh pribumi. Beberapa sumber bahkan berani menyatakan bahwa 80 persen aset nasional dikuasai oleh asing.

Sistem ekonomi yang demikian tentu tidaklah sehat. Kegiatan tukar menukar barang dan jasa akan lebih didasarkan pada faktor-faktor non-ekonomi seperti kekuatan suatu golongan ketimbang faktor efisiensi. Hasilnya tentu bisa ditebak. Kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah akan sulit mewujudkan demokrasi ekonomi yang diinginkan oleh para founding fathers. Ekonomi tumbuh sendiri tanpa memperhatikan lagi faktor sosial. Bilamana hal ini terus dibiarkan maka masyarakat luas akan semakin terpinggirkan dalam aktivitas ekonomi yang kini terus bergerak cepat.

Pada Juli 2018 lalu, pemerintah telah meluncurkan indeks pembangunan ekonomi inklusif dimana salah satu pilarnya mengukur keterbukaan terhadap akses dan kesempatan. Tercatat pada 2017, nilai dari pilar ini mencapai 5,05 atau relatif tetap dengan nilai tahun sebelumnya.Walaupun tidak terlalu buruk, namun pencapaian ini masih dibawah kedua pilar lainnya (pilar pertumbuhan ekonomi dan pilar pemerataan pendapatan serta pengurangan kemiskinan).        

Pertanyaannya kini, bagaimana Pemerintah meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi?

Menurut hemat penulis, tidak ada jalan lain selain melakukan koreksi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan jiwa demokrasi ekonomi. Terdapat beberapa upaya yang bisa ditempuh. Pertama, mendorong kembali koperasi sebagai soko guru perekonomian kita. Di tengah maraknya isu keterbukaan ekonomi dan kemajuan teknologi, peran koperasi bisa menjadi sangat strategis. Koperasi dapat dibangun dengan manajemen yang lebih modern dan teknologi yang lebih canggih namun tetap berwawasan rakyat kecil dan lokal. Terlebih jika dikembangkan di desa, maka koperasi akan mampu menarik kembali sumberdaya yang ada di kota. Kedua, realokasi aset juga menjadi suatu keharusan. Konsentrasi kepemilikan aset harus dapat dibatasi sehingga tidak mengarah pada oligopoli, kartel maupun bentuk struktur ekonomi lain yang distortif dan merugikan rakyat banyak.

Terakhir, untuk lebih mewujudkan demokrasi ekonomi peranan UKM dan Koperasi dalam tataran struktur ekonomi nasional harus terus ditingkatkan agar lebih seimbang dengan peranan usaha-usaha besar. Semoga ke depan peran serta masyarakat bisa lebih ditingkatkan di segala lini kehidupan ekonomi. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF