BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Menagih Janji Deregulasi dan Perbaikan Infrastruktur Investasi

Terpilihnya Presiden Joko Widodo di 2014 memberikan asa pada perbaikan investasi. Menawarkan ke publik internasional mengenai keunggulan dan peluang investasi menjadi hal yang ia sering lakukan pada waktu itu. Hari ini, buah kinerja investasi yang kita harapkan sudah tumbuh untuk kita petik, nyatanya masih belum terlihat membaik. Bisa kita lihat dari realisasi investasi triwulan I-2019 yang juga dikonfirmasi oleh capaian PMTB di triwulan I-2019. Keduanya masih belum terdongkrak naik.

Data EODB menunjukkan Indonesia masih mengalami berbagai masalah terkait dengan perijinan. Menyebabkan indikator kemudahan bagi investasi masih belum terangkat dan cenderung stagnan. 

Memang, sejumlah deregulasi untuk mendorong investasi terutama asing masuk ke Indonesia sudah diupayakan oleh Pemerintah empat tahun belakang. Dari paket kebijakan, pelonggaran DNI, hingga tenaga kerja asing dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Namun, pekerjaan ini jauh dari kata mudah. Masalah pengawasan dan sistem yang terus berganti menyebabkan deregulasi tidak tercapai. Perijinan di daerah nyatanya masih sulit karena beberapa hal. Mulai dari ketidaktahuan regulasi hingga pada keinginan daerah meminta bagian pribadi. 

Salah satunya masalah lain di tahap perijinan seperti PTSP dan OSS yang sempat mengemuka, mulai dari pelaksanaan dilakukan Kemenko Ekonomi hingga harus pindah ke BKPM. 

Di sisi lain obral insentif dilakukan, tax holiday dengan masa waktu melebihi insentif serupa di negara tetangga memberikan refleksi apakah insentif ini tidak laku ataukah memang ada persoalan lain yang lebih mendasar dari sekedar insentif?

Investor tentu memiliki keinginan untuk menarik keuntungan dari investasinya. Ada dua yang perlu dilirik oleh investor dan berkaitan dengan infrastruktur. Pertama, infrastruktur pasar. Infrastruktur ini tentu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Negara tentu akan memilih agar investor asing membangun pusta produksi berbasis ekspor daripada untuk dipasarkan di dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah perlu memiliki intelejen pasar yang baik. Atase perdagangan perlu diberikan target bahkan perlu diperluas tugasnya agar tidak hanya negara saja namun sesuai dengan ekonomi digital saat ini. Ke depan atase perdagangan e-commerce perlu dimiliki Indonesia.

Kedua, infrastuktur dasar. Hal yang dilupakan penyelenggara negara adalah tidak tersedianya infrastuktur dasar yang mendukung kegiatan usaha para investor. Harga gas sebagai input produksi masih double digit. Upah buruh masih selangit dan tidak ada jaminan yang pasti terhadap produktivitasnya melejit. Belum bahan baku yang sulit karena permainan antara pengusaha lain dengan pemerintah daripada mengembalikan pada mekanisme pasar. 

Ini faktor yang seharusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah saat ini. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar