BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian
Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo

Sesungguhya masalah Indonesia lebih pada bagaimana  bangsa ini memupuk kemampuan untuk “healing”. Saya pernah menulis di salah satu harian ibukota pada (23/4) tentang  “A Time for Healing”. Kenapa healing, karena sebenarnya masalah Indonesia ini bukan hanya sekadar rekonsiliasi tapi lebih mendasar lagi yakni adanya proses perlukaan yang terus menerus dari sebagian anak bangsa sejak dulu. Perlukaan itu belum tersembuhkan dengan baik, tapi ironisnya terus ditambah dengan luka-luka baru. Oleh karenanya butuh yang dinamakan proses healing.

Dalam bahasa paling sederhana disebut dengan “proses ketidakadilan yang berlangsung terus”.

Sebab kalau dilihat dari tujuan Indonesia merdeka atau original intent dari kemerdekaan itu adalah untuk meningkatkan harkat, menjadi sebuah bangsa merdeka. Sepuluh tahun lalu pernah saya tulis di harian Ibukota “Kapan Merdeka dari Kemiskinan?”. 

Sekarang bisa dilihat selama empat tahun terakhir, terbukti bahwa niat baik saja tidak cukup. Meskipun Presiden Jokowi punya niat baik, tetapi dia harus tetap mengaccommodate kekuatan politik.

Pada pemilu kemarin terlihat politik mengakomodasi kekuatan politik, malah yang terjadi adalah  “a nation torn”. Bangsa yang sudah dicabik-cabik, bukan hanya fragmentasi tapi benar-benar sudah terbelah. Dari sanalah muncul kebutuhan untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan.

Satu hal lagi yang paling penting dan telah puluhan tahun tidak pernah dikerjakan dengan baik adalah evaluasi komprehensif. Di situ dibutuhkan satu kejernihan untuk melakukan evaluasi atas keadaan bangsa. Harus dilakukan semacam “Audit Republik”, dibandingkan keadaan sekarang dengan apa yang disebut dalam bidang hukum “original intent”. Atau membandingkan dengan tujuan awal dulu. Semua tujuan berbangsa itu sudah tegas dicantumkan dalam preamblule UUD-45

Jika hendak diringkaskan, semua hal itu adalah mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selama empat tahun terakhir  terlihat bahwa pemerintah atau Kementerian Ekonomi sibuk menerbitkan paket kebijakan ini-itu yang sepertinya tidak punya dampak sama sekali. Kesan yang terlihat bahwa orang-orang di jajaran atas pemerintahan ini sepertinya “main-main”.

Kebijakan-kebijakan itu sepertinya tidak disusun melalui pemikiran yang matang berlandaskan teori maupun fakta. Paling utama, fakta harus diketahui dulu bagaimana keadaan sebenarnya. Dalam upaya mendalami gambaran tentang fakta itu diperlukan teori atau paradigma, baru kemudian bisa dipahami. Karena, fakta yang sama bisa ditafsirkan berbeda oleh orang yang punya pengetahuan dan pengalaman yang berbeda.

Jadi, yang harus ditekankan adalah tidak cukup hanya dengan mengetahui fakta saja. Sejak dahulu yang selalu saya sesali adalah sedikit sekali orang yang mempunyai pemahaman yang utuh tentang keadaan bangsa. 

Pada zaman Suharto itu seorang menteri koordinator adalah menteri yang senior. Dia adalah menteri yang sudah menguasai beberapa bidang masalah, dan tidak hanya satu bidang saja, sehingga dia tahu bidang singgung antara satu bidang dengan bidang lainnya. Misalnya dalam ekonomi dia harus tahu bagaimana proses produksi, begitu pula dengan pengolahan, lalu bagaimana pemasaran dalam negeri. Begitu pula jika produk akan diekspor dan impor barang dengan segala dampaknya. Kemudian bagaimana caranya agar ekonomi dalam negeri lebih stabil walaupun pasar luar negeri  fluktuatif. Hal itu semua ada instrumennya. Tetapi sepertinya hal itu sekarang tidak terpikirkan dengan baik.

Dalam hubungannya dengan kabinet Presiden Jokowi, yang bisa diberikan komentar adalah tentang Nawacita yang dicanangkan. Nawacita itu perlu dikokohkan (internally consistent) sebagaimana Trisakti. Jangan sekedar ungkapan cita-cita. Sedangkan Trisakti adalah sebuah strategi yang utuh tentang bagaimana membangun bangsa (Nation and Character-building).

Dalam hubungan itu sebenarnya setiap figur yang hendak dicalonkan menjadi menteri harus menuliskan dulu dua atau tiga halaman naskah menguraikan pertama, Bagaimana dia akan menjabarkan Nawacita dalam portofolio yang akan diberikan padanya. Kedua, Bagaimana dia akan bekerjsama dengan menteri-menteri yang lain. Pengalaman saya ketika ikut menentukan arah Departemen Pertanian sekitar 30 tahun lalu, saya adakan pertemuan konsultasi  dengan masing-masing Menteri Keuangan, Menteri Perindustian, dan Menteri Perdagangan. Kami mengajukan satu proposal singkat satu halaman, menjabarkan apa kira-kira yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Kemudian kita “temu-kenali” dukungan yang kita butuhkan dari rekan kerja di Departemen yang saling bersinggungan. Sehingga waktu itu berhasil ditemukan respon yang sama dari masing-masing pihak. “We want to help you, but we want to know how we can help you”, begitu kira-kira ungkapan yang pas dari serangkaian pertemuan itu.

Begitupun dalam bentuk kreativitas dalam merekrut dan menseleksi petugas-petugas yang akan bekerja untuk negara, semacam simulasi-simulasi war games, untuk melihat apakah mereka mampu bekerja sebagai anggota tim.

Hal yang paling penting adalah adakan evaluasi untuk kondisi sekarang, kedua, evaluasi atas kinerja kementerian selama periode pertama pemerintahan. Jika ada yang berhasil harus diidentifikasi bagaimana keberhasil itu tercapai, dan ketiga, apa yang gagal atau belum berhasil. Apa handicap yang tidak diperkirakan dulu yang timbul di pertengahan jalan. 

Jadi dalam membangun bangsa ini jangan disalah artikan seperti upaya scaling up dalam membangun usaha. Ini pertengkaran saya dulu dengan seorang pakar manajemen terkemuka sekitar 40 tahun lalu. Waktu itu Beliau menyebut membangun negara hanya masalah “me-manage” sebuah bangsa. Hal itu jelas keliru, karena dalam perumpaan paling sederhana, kalau kita mau bangun usaha boleh kita cari orang-orang paling pintar dan kita gunakan dia untuk mengejar laba. Sedangkan untuk membangun bangsa, kita perlu mulai dari mereka yang paling lemah, karena yang kita kejar adalah harkat. 

Sekali kita tinggalkan dia seperti yang terjadi selama ini, maka akan sangat sukar dia untuk mengejar kita. Coba bayangkan, mana bisa sekarang anak petani bersaing dengan anak-anak yang untuk pendidikannya saja bisa berbiaya Rp100 juta setahun. Sedangkan anak petani Rp1 juta saja tak mampu mereka tutupi.

Pendidikan yang menyetarakan kita itu, contohnya kalau dulu anak-anak petani di pelosok masih bisa dapat bea siswa ikatan dinas, sehingga dapat menjadi Profesor, Bupati dan lain-lain, sekarang sudah tidak bisa. Pendidikan malah menjadi driver of inequality. Bandingkanlah sekolah-sekolah milik James Riady dengan sekolah di Muara Sipongi Sumut misalnya.

Kembali ke masalah, pemerintahan sekarang harus betul-betul belajar dari pengalaman lima tahun pertama. Pak Harto hanya dalam 2-3 tahun sudah belajar. Istilah almarhum Frans Seda, Pak Harto dulu ketika kita bicara pada awalnya dia mencatat. Lewat tiga tahun kemudian jadi berbalik, kita yang mencatat omongan beliau. Suharto itu pernah menjelaskan pembangunan pertanian Indonesia kepada enam profesor asing sambil duduk di kursi malas. Saya waktu itu bersama Prof Beddu Amang, dia ketika itu dia menjabat sebagai Presiden of Asian Society of Agricultural Economists. Setelah Presiden

Suharto menjelaskan di depan para profesor dari India, Korea, China, Taiwan, Thailand, para professor itu berbisik kepada kami belum pernah mendengar seorang Kepala Pemerintahan bicara tentang pertanian begitu runtut dan bagus, menjelaskan tentang bagaimana membangun bangsa. 

Kita tahu bahwa kemudian Suharto gagal ketika  beliau menginginkan para konglomerat untuk berbagi keuntungan usaha dengan rakyat. Pertimbangannya, selama ini para konglomerat itu sudah diberikan keleluasan dan dukungan fasilitas negara sepenuhnya. Para taipan itu membalas bahwa mereka sudah bayar pajak dan biaya macam-macam. 

Sekarang masalahnya apakah pimpinan negara mau mendengarkan masukan dari orang lain, dan tidak merasa direndahkan karena mau mendengar. Presiden Roosevelt dan Presiden Kennedy mengumpulkan orang-orang pintar. Kabinet seharusnya berisi orang-orang yang lebih pintar dari kita kebanyakan. Tentunya dalam bidang keahlian masing-masing. Bukan malah yang lebih kurang pandai ketimbang kita.

Strategi yang kita beritahu harusnya dijabarkan dalam policy dan menyarankan ke dalam kelembagaan atau instrumen apa yang akan dipakai untuk mewujudkan strategi tersebut. Itu harus dilakukan oleh orang yang punya track record mumpuni. Kalau istilah militer: pendidikan, latihan dan pengalaman.

Presiden Jokowi menurut saya punya peluang yang baik karena dia tidak berutang budi terlalu banyak pada orang-orang dan dia juga tidak terkesan mau membangun dinasti. 

Tantangan lain lagi, saat ini sepertinya bangsa kita bukan mau menghadapi bonus demografi tapi bom demografi atau demographic disaster. Kita mempunyai sumber daya manusia yang produktivitas nya sangat rendah. Kesimpulannya, tantangan yang bangsa ini hadapi sekarang lebih berat dari tahun 1945 dulu. 

“Nawacita” kabinet sekarang harus mau dievaluasi. Dulu ada cita-cita ingin revolusi mental, tapi kenyataan sekarang ada korupsi yang begitu hebat dan meluas. Harus jujur diakui dan dievaluasi, kenapa revolusi mental tidak berjalan. 

Menurut saya revolusi mental harus diawali revolusi spiritual, sehingga kita mampu melintasi kepentingan diri dan kelompok.

Jadi intinya adalah, mereka yang akan masuk dalam tim kerja presiden harus orang yang mumpuni dalam bidangnya, dan mempunyai gambaran yang lebih utuh tentang tantangan yang sedang dihadapi bangsa. Juga, mempunyai kerendahan hati bahwa dia adalah team player yang harus mewujudkan misi Presiden R.I.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir