Kepala daerah yg sukses (beroleh pengakuan dan simpati rakyat) umumnya memegang prinsip pokok kepemimpinan universal yang fokus pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM ini mencakup: (1) penyediaan pendidikan berkualitas; (2) pelayanan kesehatan (termasuk pemenuhan gizi dan sanitasi yang baik); dan (3) akses yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan dasar (basic needs) yang menjadi indikator penting keberhasilan pemimpin daerah dan sekaligus merupakan prasyarat pokok kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pemimpin daerah yang fokus pada tiga kebutuhan dasar itu paham benar bagaimana mengaktualisasi kepemimpinan dan mengangkat derajat rakyatnya.

Otonomi merupakan daya ungkit untuk menggali potensi daerah berdasarkan keunggulannya masing-masing. Pemimpin daerah yang terpilih dan didukung rakyat sudah semestinya mengusung aspirasi rakyat dan mendayagunakan potensi rakyatnya untuk mendorong perbaikan pada aspek utama kualitas hidup yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Dalam menggalang potensi ekonomi setempat, harus dihindari pola sub-ordinasi yang menempatkan rakyat hanya sebagai produsen atau konsumen belaka. Rakyat harus menjadi subjek utama, pelaku terpenting dalam sistem produksi dan tataniaga.

Apa yang dilakukan Bupati Kulonprogo, Bantaeng, dan Bojonegoro dengan menciptakan pola kemitraan dengan pengusaha besar dan industri modern, hakikatnya menempatkan rakyat dalam bargaining position yang setara dengan pemodal. (pso)