BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Memformulasi Sistem yang Berkeadilan

Rencana penggabungan daya listrik konsumen non subsidi hanya menjadi dua golongan (4.400 VA dan 13.200 VA) memerlukan kajian mendalam penentuan tarif yang akan dikenakan. Bisa jadi masyarakat dengan golongan 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) harus membayar lebih karena adanya penyesuaian tarif yang dilakukan. Sebaliknya pelanggan dengan kapasitas besar bisa jadi akan menikmati tarif listrik yang lebih rendah. Padahal 40 persen masyarakat menengah ke bawah paling banyak menjadi pelanggan dengan kapasitas 900 VA RTM, 900 VA, dan 450 VA. Untuk 900 VA dan 450 VA, masih ada keringanan subsidi, lantas bagaimana nasib yang 900 VA RTM? PLN dengan Pemerintah perlu mengkaji ulang wacana ini.

Adanya penyederhanaan memang akan membuat sistem menjadi lebih mudah dan efisien, namun belum tentu berkeadilan. Tarif listrik 900 VA RTM, 1.300 VA, dan 2.200 VA memang tidak berbeda lebih jauh, namun yang patut dilihat juga adalah karakteristik pelanggan masing-masing kategori. Bisa jadi karakteristik yang berbeda jauh akan memberikan efek negatif bagi salah satu kategori pelanggan. Artinya penyederhanaan golongan pelanggan harus dilihat dari beberapa sisi, bukan hanya dari sistem saja, namun harus dilihat dari sisi karakteristik pelanggan. Jangan sampai penyederhanaan sistem malah merugikan salah satu golongan pelanggan.

BUMN Indonesia pada umumnya galau dengan status "plat merah" mereka. Undang-Undang menyebutkan perusahaan tidak boleh merugi, namun di lain hal ada BUMN yang bersaing dalam pasar yang memang tidak menguntungkan. Pada pasar untuk hajat hidup orang banyak seperti listrik ini, PLN harus menjual listrik kepada semua masyarakat tanpa terkecuali. Mau tidak mau PLN menjual sebagian produknya dengan harga murah. Negara hadir memberikan subsidi kepada golongan tidak mampu. Praktik ini tentu tidak selamanya. Di saat ada subsidi BUMN juga harus berbenah untuk mengusahakan kemandirian.

Dalam kasus surat "cinta" dari Menkeu kepada PLN dan Menteri BUMN, merupakan hal wajar melihat tugas dari Menkeu untuk mengamankan keuangan negara--termasuk PLN. Keuangan PLN yang bobrok menjadi kekhawatiran Menkeu karena jika merugi dan gagal bayar maka yang akan menanggung  pemerintah.

Pengembangan kapasitas pembangkit yang macet karena tidak ada upaya PLN untuk melakukan efisiensi. Di antaranya pos penggunaan bahan bakar. Energi terbarukan menjadi penting. Pembangunan pembangkit harus se-efisiensi mungkin agar tidak membebani keuangan PLN.

Kebijakan penggolongan sebenarnya bagus karena akan lebih tepat sasaran. Namun perlu diingat, ada golongan yang sebenarnya berada di ambang batas masyarakat miskin. Mereka ini yang rentan terhadap kondisi ekonomi sehingga sedikit gejolak dapat memindahkan status mereka dari masyarakat rentan miskin menjadi masyarakat miskin. Inilah yang harus dipikirkan.

Kondisi ekonomi yang masih melemah saat ini juga harus menjadi pertimbangan. Validitas data dan kesesuaian data menjadi hal penting diperhatikan. Pelanggan yang tidak masuk dalam pelanggan 900 VA subsidi bisa jadi melemah daya belinya ketika adanya peningkatan tarif listrik yang mereka bayar.

Maka dari itu, penentuan menjadi RTM bukan pada saat survei, namun harus berdasarkan simulasi terhadap kenaikan tarif listrik. Sehingga ketika dilakukan kebijakan, pelanggan yang tidak termasuk pelanggan 900 VA subsidi benar-benar mampu menghadapi kenaikan tarif listrik yang dialaminya.

Kebijakan yang diambil harus berdasarkan efek jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Penggunaan energi baru dan terbarukan sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik menjadi hal penting yang harus dilakukan sehingga efisien dalam proses produksi listrik. Dengan adanya penggunaan energi baru terbarukan, biaya yang dibayar pelanggan dapat menjadi lebih murah. Insentif produksi energi baru terbarukan dapat menjadi stimulus pengusaha energi untuk memproduksi energi baru terbarukan. Bukan hanya stimulus ke produsen penghasil energi, pengusaha pembangkit tenaga listrik yang menggunakan juga harus mendapatkan insentif. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)