BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Memberantas Koruptor di Legislatif Harus Dimulai Sejak Rekrutmen Caleg

Kasus korupsi massal anggota DPRD Kota Malang sebagai bukti bahwa tindak pidana korupsi itu tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu pihak, dan yang dominan jadi pelaku, ya mereka yang memiliki kewenangan mengawasi, seperti DPR dan DPRD. Hukum pidana telah mengantisipasi ini dengan baik, karena itu luasnya konsepsi tentang pelaku yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan menjadi alat untuk menjerat semua pelaku baik sebagai pelaku langsung ataupun peserta yang membantu, menyuruh dan memberi fasiluitas atau bahkan sebagai pelaku utama.

Ditangkapnya 22 legislator Kota Malang membuat PKPU tentang larangan mengikut sertakan calon bekas koruptor mendapatkan momentumnya. Sebab, memberantas koruptor di legislatif harus dimulai sejak rekrutmennya. Sayangnya, Bawaslu tidak menyadari ini, terlalu legalistik, yang akhirnya para koruptor diloloskan menjadi caleg pada Pileg 2019. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF