BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Membangun Kembali Link and Match dan Revitalisasi BLK

Sistem yang dibangun perlu mengedepankan efisiensi ekonomi agar meningkatkan daya saing. Salah satu instrumen yang dapat dicapai untuk hal tersebut adalah melakukan spesialisasi. Outsourcing dapat membantu menggapai spesialisasi tersebut, misalnya, posisi-posisi pekerjaan yang bukan terkait dengan core business dari suatu industri tertentu. Tidak ada salahnya untuk mencari tenaga outsourcing.

Di banyak negera industri, Vietnam, China, Hongkong kini semakin banyak menggunakan sistem outsourcing. Ini salah satu hal yang menjadikan industri mereka kompetitif. Outsourcing juga masih relevan untuk diterapkan karena  industri akan selalu dinamis dalam menggunakan input-input produksinya.

Jika sistem outsourcing di Indonesia dihapus, maka perlu ada upaya tambahan dari tiap industri untuk mengembangkan skill-skill pekerjanya yang kadang tidak berkaitan dengan core business nya. Akibatnya industri menjadi lebih sulit untuk fokus dalam pengembangan skill-skill pekerjanya yang berkaitan dengan core businessnya.

Ihwal kondisi deindustrialisasi di Indonesia yang harus menghadapi revolusi industri 4.0, maka perlambatan industri faktor penyebabnya banyak, salah satunya memang betul karena faktor tenaga kerja high skill masih cukup minim masuk ke Industri.

JIka melihat proses transformasi ekonomi Indonsia, ketika industri telah menjadi leading sector, tapi tenaga kerja masih menumpuk di sektor pertanian (meskipun sekarang mengalami penurunan di sektor pertanian, tapi cukup lambat).

Hal ini mengindikasikan bahwa proses transformasi Tenaga Kerja masih terhambat karena masalah struktur dimana 58,8 persen Tenaga Kerja kita masih tamatan pendidikan SMP ke bawah. Jadi sulit untuk terserap ke industri.

Demikian pula adanya faktor kurangnya link and match ; sehingga terjadi mismatch. Itulah mengapa masalah tenaga kerja terdidik sulit terserap ke sektor industri.

Solusinya salah satunya adalah membangun kembali link and match, setiap institusi pendidikan perlu menyesuaikan arah dan orientasi materi/kurukulumnya agar mengikuti perkembangan/dinamika di dunia industri.

Terkait kondisi BLK di Indonesia (baik jumlah maupun kualitas) memang sangat terbatas. BLK di bawah binaan pemerintah pusat jumlahnya sangat kurang (karena terbatasnya anggaran). kemudian BLK yang di bawah binaan pemda kondisinya banyak yang terlantar, tertinggal dari sisi infrastruktur, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan oleh industri. Oleh sebab itu, perlu kolaborasi antara Pemerintah-Swasta-Institusi pendidikan dalam meningkatkan skill tenaga kerja.

Beberapa saran mungkin dapat diberikan. Pertama, pelatihan yang diberikan dalam berbagai sarana, belum cukup. Perlu diseleraskan dengan kebutuhan tenaga kerja. Revitalisasi BLK agar sesuai dengan kebutuhan pasar

Kedua, memberdayakan lembaga kursus agar bermitra dengan Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh daerah. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja pendidikan rendah.                                                                                   

Ketiga, membangun Teaching Factory Production Based (Pembelajaran Berbasis Kegiatan Produksi).

Di sisi lain isu maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan “tamparan” bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi ke-4 terbanyak di dunia. Jika benar TKA yang masuk adalah legal, berarti ini menandakan bahwa tenaga kerja kita benar-benar miskin skill. Jika dilihat dari data struktur ketenagakerjaan bahwa memang benar tenaga kerja kita 58,8 persen adalah tamatan pendidikan rendah (SD dan SMP). Dengan background itu, bagaimana mereka mampu menyambut era ekonomi baru yang serba automasi (digital).

Sebagai contoh, Pemerintah telah memutuskan untuk menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai daerah, mengundang investor untuk masuk ke KEK ini, tapi SDM di daerah tidak disiapkan untuk mensupport investor yang hendak masuk, sehingga kondisi ini menjadi alasan bagi investor untuk bisa memboyong TKA dari Negara asalnya.

Di samping itu tidak adanya kejelasan mengenai transfer of knowledge ke tenaga kerja lokal. Ini yang harus dipertegas dalam kesepakatan apabila ada TKA yang hendak masuk. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan