BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Memanfaatkan Momentum Pertumbuhan

Membaca data memang tidak mudah. Terlebih jika definisi data tersebut tidak dipahami benar sehingga menimbulkan interpretasi beragam sesuai kehendak pembaca data. Data kenaikan nilai impor bahan baku dan bahan penolong dibaca sebagai indikator kebangkitan industri, bisa menjadi salah satu contoh tersebut di atas.

Bukan rahasia lagi bahwa di negeri ini, akurasi dan validasi data menjadi masalah. Satu instansi dapat mengeluarkan data yang berbeda dengan instansi lainnya untuk sesuatu hal yang sama. Data kenaikan impor bahan baku dan penolong di Januari 2018 ditepis oleh pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan bukan indikator penguatan produksi tetapi hanya untuk pemeliharaan barang modal. Jadi bagaimana sebenarnya kita membaca data kenaikan nilai impor bahan baku dan penolong tersebut?

Dari data yang dipublikasikan beberapa lembaga riset telah terjadi penurunan porsi sektor industri dalam PDB Indonesia sejak pencapaian titik tertingginya di tahun 2009 yaitu sebesar 28,43 persen, lalu turun menjadi 22,03 persen (2010), 21,76 persen (2011), 21,45 persen (2012), 20,98 persen (2013), 21,02 persen (2014), 20,85 persen (2015) dan 20,51 persen (2016).

Meski demikian, berdasarkan data dari Bank Dunia, tren penurunan kontribusi sektor industri khususnya manufaktur terhadap PDB ini tidak hanya dialami Indonesia. Sejak krisis keuangan global 2008, di kawasan Asia Tenggara hal ini juga dialami oleh Thailand - 37.71 persen (2008) menjadi 27.41 persen (2016), Singapura - 21,12 persen (2008) menjadi 19,62 persen (2016), Malaysia - 24.56 persen (2008) menjadi 22.27 persen (2016) dan Filipina - 22.81 persen (2008) menjadi 19.65 persen (2016). Hanya Vietnam yang mengalami tren kenaikan kontribusi sektor industri terhadap PDBnya dalam periode tersebut, dari 14.80 persen (2010) menjadi 15.86 persen (2016).

Dari sisi pertumbuhan industri manufaktur kurun waktu 2011-2016, posisi Indonesia berada di papan tengah dengan mencatat rata-rata pertumbuhan 4.92 persen dibanding negara-negara satu kawasan seperti Vietnam (10.04 persen), Filipina (6,89 persen), Malaysia (4,78 persen), Singapura (1,83 persen) dan Thailand (1.18 persen).

Berbicara angka seakan tidaklah cukup untuk menjawab permasalahan industri di Indonesia. Namun setidaknya data tersebut di atas memberi informasi kondisi industri Indonesia untuk dikembangkan lebih baik lagi.

Secara ringkas, industri manufaktur Indonesia masih bertumbuh dan kontribusinya terhadap PDB menurun walaupun dari sisi nilai ada peningkatan walau tipis-tipis saja. Permasalahan klasik kebijakan industri Indonesia adalah konsistensi implementasi kebijakan tersebut.

Salah satu contohnya adalah implementasi UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang seakan tidak terdengar gaungnya lagi ditimpa berbagai isu baru seperti revolusi industri 4.0 dengan program andalan yang diusung Kemenperin saat ini, Link and Match antara pendidikan vokasi dan industri. Apakah hal ini seakan re-inventing the wheel? Sebab sejak Wardiman Djojonegoro menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1993, isu link and match sudah bergema.

Industri di Indonesia seperti di sektor lain memerlukan konsistensi implementasi sehingga mencapai  tujuan akhir melalui milestone yang diraih tahap demi tahap. Kandungan isi lokal pada industri telepon genggam dengan Permenperin Nomor 65 Tahun 2016, misalnya, harus terus dikerjakan hingga mencapai tingkat maksimum mengingat nilai pasar industri telepon genggam di Indonesia yang sedikitnya mencapai Rp20 triliun, dengan estimasi jumlah penjualan telpon genggam berkisar 24-28 juta unit per tahun.

Kenaikan impor bahan baku dan penolong kiranya menjadi momentum pengingat bagi semua pemangku kepentingan industri Indonesia bahwa masih banyak PR yang harus diselesaikan jika ingin mewujudkan industri Indonesia yang tangguh dan berdaya saing, bukan sekadar jargon. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung