BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI)
Melibatkan Institusi Polri dalam Politik Birokrasi Sangat Berbahaya

Sejak Polri lepas dari TNI dan berada langsung di bawah presiden, memang sudah ada kekhawatiran bahwa Polri akan menjadi "alat kekuasaan" yang sangat mudah disalahgunakan. Namun sejak Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY, kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Sayangnya rezim saat ini menunjukkan ada indikasi kuat bahwa kekhawatiran tersebut sedang berlangsung. 

TNI hanya memegang senjata, tapi polisi juga berwenang menegakkan hukum selain juga memegang senjata. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana bahayanya melibatkan institusi Polri dalam "permainan" kekuasaan politik di birokrasi. Ini bukan sekedar oportunisme, tapi jelas-jelas utilisasi kewenangan Polri yang akan merugikan bagi Polri sendiri.

Kemudian terkait apakah Syafruddin berkompeten atau tidak menduduki jabatan tersebut, dari kapasitas pribadi, saya kira tidak perlu diragukan. Karena perjalanan karir beliau di kepolisian tentunya sudah mematangkan kompetensi tata kelola organisasi. Namun yang disayangkan adalah indikasi melibatkan institusi kepolisian dalam politik birokrasi yang sudah dimulai dengan pejabat Gubernur Jawa Barat, Kepala Bulog, dan sebagainya.

Lalu, jika ditanya apakah di balik itu semua ada kepentingan, khususnya untuk Pilpres 2019 nanti, saya kira hal itu sudah terjadi sejak Pilpres 2014. Bukan tanpa sebab Kapolri saat ini menjabat. Tito adalah Kapolda di Papua pada periode 2012-2014. Hingga satu minggu setelah pencoblosan pilpres, beliau "disimpan di Mabes" untuk kemudian dijadikan Kapolda Metro Jaya dan akhirnya Kapolri dengan "melangkahi" paling tidak 3 angkatan (Akpol) di atasnya. Tentunya patut diduga bahwa modus yang sama atau bahkan lebih meluas dan sistematis akan dilakukan oleh petahana yang sudah secara terbuka menunjukkan indikasi ke arah itu. (grh)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi