BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan

Permasalahan peningkatan kualitas SDM dan ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat dari misi Presiden. Peningkatan kualitas SDM di Indonesia masuk dalam misi Presiden Jokowi yang berada di urutan pertama dalam kampanyenya. Hal ini juga sejalan dengan visi RPJMN 2020 – 2024.

Dalam visi misi Presiden peningkatan kualitas sumber daya manusia dijabarkan dalam enam program aksi. Dari enam komponen, empat diantaranya bersinggungan langsung dengan ketenaga kerjaan. Sementara itu tiga dari enam komponen merupakan komponen penilaian human capital index yang dikeluarkan World Bank.

Peringkat human capital index Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN berada di urutan ke enam dari 9 negara ASEAN (kecuali Brunai Darussalam).

Dua program aksi pertama dari misi peningkatan sumber daya manusia yang diusung Presiden adalah perbaikan dari segi kesehatan :

1.1. Mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak

1.2. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan

Penilaian dari human capital index yang dikeluarkan World Bank menunjukkan bahwa tingkat stunting di Indonesia menempati posisi ke-9 dari 9 negara Sedangkan penilaian tingkat kesehatan dilihat dari angka harapan hidup yang menempati urutan ke enam.

Empat program aksi lainnya yang  berhubungan dengan ketenagakerjaan adalah :

1.3. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan

1.4. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

1.5. Menumbuhkan Kewirausahaan

1.6. Menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Peringkat kualitas Pendidikan pelajar di Indonesia berdasarkan human capital index diurutan ke-8 dibandingkan 9 negara ASEAN lainnya. Semantara itu berdasarkan Programme for International Student Assessment Results (PISA), kualitas pelajar Indonesia di urutan ke-65.

Table 1 : Human Capital Index

Pendidikan merupakan amanat UUD 1945. Penganggarannya bahkan masuk dalam UUD 1945. Namun peningkatan anggaran belanja 20persen dari APBN belum terlihat dampaknya pada peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia.

Data BPS mengenai ketenagakerjaan menunjukkan bahwa TPT mengalami penurunan ke angka 5,28 persen di Agustus 2019. Hal ini diikuti dengan: peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan ke angka 51,89 persen dan peningkatan kegiatan berusaha sendiri ke angka 20,22 persen.

Dari angka pengangguran yang dirilis BPS periode Agustus 2019, hal yang masih menjadi kendala adalah :

1.Pengangguran tingkat SMK yang masih tinggi

2.Profil tenaga kerja yang bekerja masih didominasi lulusan SD.

Tabel 2 : Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan

Tabel 3 : Program for Internatinal Student Assesment Result

Kedua table di atas menunjukkan kualitas Pendidikan di Indonesia masih tertinggal, bahkan dengan negara-negara di ASEAN.

Rilis BPS kemarin mengenai ketenagakerjaan masih menyisakan dua permasalahan pada tenaga kerja di Indonesia

Pertama, adalah profil tenaga kerja berdasarkan tingkat Pendidikan yang ditamatkan banyak diisi oleh SD ke bawah

Kedua, tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tingkat SMK.

Tabel 4 : Tingginya TPT tingkat SMK

Tabel 5 : TPT Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi

Peningkatan kualitas Pendidikan harus menjadi perhatian terutama dalam mengahdapi perubahan teknologi yang semakin cepat.

Sinergi antara kementrian Pendidikan dan kementrian ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas dan tenaga kerja yang dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya:

a. Berfokus pada kualitas Pendidikan dengan :

b. Peningkatan kualitas guru

c. Distribusi guru berkualitas di seluruh Indonesia

d. Sarana dan prasarana sekolah minimal harus sudah terpenuhi

e. Mendorong riset, pengembangan, dna inovasi  diikuti dengan fasilitasi hasil riset, pengembangan, dan inovasi dengan industri

f.  Peningkatan kualitas Pendidikan pada science, technology, engineering, art, dan mathematics

g. Memasukkan kemampuan soft skill (leadership, kemampuan berkomunikasi,   adaptasi, dll) dalam kurikulum

2. Membenahi kurikulum Pendidikan (terutama SMK) sehingga dapat :

a. Meningkatkan kualitas Pendidikan hingga memenuhi standar dengan kebutuhan industri yang menjadi prioritas nasional

b. Meningkatkan sinkronisasi dengan kebutuhan industri yang menjadi prioritas nasional.

3. Mengurangi TPT jenjang Pendidikan SD :

Peningkatan kapasitas kemampuan TPT dengan jenjang pendidikan SD dengan memaksimalkan peran balai pelatihan dan sertifikasi keahlian serta Pendidikan kesetaraan untuk lulusan SD yang sesuai dengan sektor prioritas daerah/ nasional.

Untuk mengurangi pengangguran tingkat SD bisa dibuka public sector job (petugas kebersihan taman, petugas kebersihan jalan), dan lain-lain.

Pada jangka Panjang pastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah di tingkat SD untuk mengurangi beban tingkat pengangguran masa depan. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir