BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner
Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen

Dialektika di antara Gerindra dan Demokrat menunjukkan adanya politik transaksional. Politik transaksional inilah yang dilakukan di Indonesia, bukan politik ideologis. Jika politik ideologis, saling tagih janji itu tidak aka nada, karena janji itu bukanlah faktor utama. Artinya janji yang disepakati itu bukan bagian dari prinsip, tapi bagaimana mereka memperjuangkan ideolgi dalam suatu perjuangan politik.

Nah, sebagai tokoh besar, apalagi SBY sebagai Presiden ke-6 Indonesia, seharusnya keduanya sudah membicarakan dengan matang mengenai janji-janji politik itu. Sehingga menjadi suatu kesepakatan yang definitif, jadi tidak perlu lagi ada saling tagih janji seperti yang sekarang terjadi. Demokrat sudah melakukan apa, dan dapat apa, harusnya sudah konkret serta tertulis dalam sebuah perjanjian atau hitam di atas putih.

Saya berpandangan dengan kejadian saling agih ini, menjelaskan dalam konsep politik saya melakukan apa saya dapat apa. Mereka tentu sudah berjanji melakukan apa dan dapat apa dalam janji itu. Janji itu ada hak dan kewajiban. Jadi, dengan tidak diwujudkan kesepakatan atau belum terwujudnya, sehingga mengakibatkan saling tagih janji tersbeut. Kembali lagi, ini menujukan bahwa mereka sangat politik transaksional.

Dengan dialektika saling tagih janji ini, menunjukan belum solidnya partai koalisi pengusung Prabowo-Snadi. Jika kita melihat wacana di ruang publik, saya pikir PKS juga belum memberikan dukungan penuh, termasuk PAN yang salah satu pemimpinnya mengatakan konstituennya tidak liner dengan putusan partai mendukung Prabowo-Sandi.

Menurut saya, posisi ini merugikan Prabowo-Sandi. Saran saya untuk Prabowo-Sandi, ini masih ada waktu kurang lebih 4,5 bulan, ambilah waktu jeda/time out. Satu dua hari mereka tidak melakukan kampanye. Lalu kumpulkan semua ketua umum, presiden atau sekjen partai koalisi, setelah itu dibuat kesepakatan di internal koalisi Prabowo-Sandi. Bila perlu dibuat hitam di atas putihnya beserta pasal sanksi jika dilakukan dapat apa atau tidak dilakukan dapat apa.

Masukan juga dalam kesepakatan, kan Prabowo dan Sandi dari Gerindra (meski Sandi sempat keluar, tetap saja dia Gerindra), nah Gerindra memberikan jaminan akan membantu all out anggota partai koalisi dalam memenangkan pemilihan legislatif di daerah basis dari anggota partai koailisi tersebut. Misalkan di kota A, itu basisnya Demokrat. Kota B, basisnya PAN, dibantulah mereka mendapatkan kursi maksimal.

Namun, jika Gerindra juga mau tetap bersaing, dibuat kesepakatan lain. Misalkan, Prabowo-Sandi dari Gerindra, dibuatlah kesepakan jika nanti menang, tidak ada lagi menteri di kabinet yang berasal dari Gerindra. Dengan demikian, siapa dapat apanya dalam koalisi ini jelas. Jadi, Prabowo harus segera mengumpulkan partai koalisinya.

Jika tidak segera dilakukan, saya pikir ini akan berdampak kepada kinerja partai pengusung dalam memenangkan Prabowo-Sandi. Bisa jadi partai koalisi bekerja tidak maksimal, atau bisa jadi mati mesin partainya. Dampak tidak langsungnya saya pikir akan berdampak kepada elektabilitas Prabowo-Sandi di kalangan pemilih. Mereka akan berfikir, di internal saja janji tidak ditepati, bagaimana mau menepati janji kepada kita. Ibaratnya, janji suami istri saja tidak ditepati, bagaimana mau menepati janji pada tetangga?

Secara tidak langsung, ini akan mempengaruhi elektabilitas Prabowo-Sandi. Prabowo kampanye, tapi masayrakatnya skeptism. Ini menimbulkan penilaian tidak baik, variable antaranya skeptis yang menimbulakan penilain tidak baik, dan berpengaruh pada elektabiltas. (ast)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang