BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII
Masalah Klasik Pidana Penjara

Di antara sekian banyak kelemahan sistem pemasyarakatan, belum ada alternatif sanksi dan treatment yang siap pakai sebagai pengganti. Di antara sekian jenis sanksi pidana, pidana penjara masih menjadi sanksi yang paling banyak dijatuhkkan oleh hakim. Seolah apapun kejahatannya, Lapas adalah jawabannya. Inilah salah satu yang menjadikan pembenahan di lingkungan Lapas tidak mudah. Kelebihan kapasitas, minim anggaran, dan sedikitnya SDM.

Tereksposnya Setya Novanto, terpidana kasus korupsi KTP elektronik sedang plesiran di Padalarang pada Jumat (14/6/2019), tidak terlalu mengagetkan. Apalagi ada dalih berobat. Ini menjadi sebuah cerita lama yang terus berulang. Publik seperti enggan bertanya, tetapi sudah “menyimpulkan” pasti ada main dengan petugas. Alias ada uang gelap yang beredar.

Apakah LP Sukamiskin gagal melakukan pembenahan pasca pembongkaran KPK atas jual beli fasilitas? Ini jelas pertanyaan retoris. Dengan adanya fakta Novanto masih bisa menghirup udara Padalarang, maka pertanyaan itu tidak perlu disampaikan.

Pada dasarnya hampir semua Lapas mengalami masalah yang sama. Beberapa menjadi khusus karena menjadi tempat pembinaan orang-orang yang menarik perhatian publik, alias publik figur. Sehingga terkesan selalu mendapatkan sorotan. Ini menjadi bukan saja tanggungjawab Kalapas, tetapi juga struktur lebih atas, hingga ke Menkumham.

Tindakan tegas Menkumham terhadap penanggung jawab operasional LP penting dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin. Namun yang lebih penting adalah pembenahan sistem kontrol dan pengawasan.

Namun di luar itu, fenomena pemberian sanksi pidana penjara sebagai sanksi favorit para penegak hukum juga harus diperhatikan. Artinya, masalah pengelolaan LP tidak terlepas juga dari penegakan hukum pidana, khususnya penjatuhan sanksi pidana itu sendiri.

Oleh karenanya, pembenahan bukan saja diperlukan dan diharuskan di tubuh Kemenkumham sebagai penanggungjawab pengelolaan LP, tetapi juga pembenahan secara menyeluruh sampai pada pengembangan stelsel (bentuk) pidana, dan orientasi pemidanaan. Dengan demikian, maka masalah akan teratasi dari hulu hingga hilirnya.

Bagaimanapun, reformasi pembenahan LP sangat penting. Karena di sanalah ujung dari penegakan hukum pidana. Proses penegakan hukum pidana yang profesional hingga penjatuhan sanksi pidana yang berat akan menjadi percuma, jika ketika menjalani hukuman, terpidana masih bisa memainkan kuasanya.

Sebagai alternatif solusi di luar sistem LP, diperlukan adanya varian sanksi lain di luar bentuk sanksi pidana yang ada. Salah satunya adalah gagasan pengenaan sanksi pidana berupa kerja sosial. Dengan adanya stelsel pidana baru, diharapkan bisa mengurangi jumlah penghuni LP yang sudah terlalu banyak. Dengan kerja sosial, terpidana bisa secara langsung memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam bidang keahliannya. Tentu gagasan ini perlu dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, sehingga siap untuk diterapkan. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung