BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Masa Depan Bitcoin Cerah

Mata uang digital ini memang mulai naik daun seiring mulai berkembangnya ekonomi digital dengan e-commerce nya. Tak ayal pada tahun ini nilainya melonjak pesat hingga menembus 13.000 ribu dolar AS per satu Bitcoin. Saya melihat ini sebagai bentuk dampak turunan berkembangnya ekonomi digital di mana ada perpindahan sistem ekonomi lama yang lambat laun akan digantikan oleh sistem ekonomi baru, termasuk dalam bidang finansial ini.

Hal sama yang terjadi di masa lampau ketika emas mulai digantikan dengan uang kertas. Hal ini didukung semakin banyak negara yang melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Namun belum bagi Indonesia. Pemerintah dan BI harus menguatkan dulu peraturan dan sistem keamanan transaksi digital ini terlebih dahulu agar tidak merugikan pengguna di kemudian hari.

Mengenai BI yang tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, menurut saya itu sebuah langkah yang sangat berhati-hati dan itu memang diperlukan. Kehati-hatian ini mengingat masih banyak kasus kesalahan sistem yang dapat merugikan pengguna Bitcoin.

Namun di satu sisi harusnya BI bukan menolak secara permanen, melainkan harus mempelajari sistem maupun aturan negara lain mengenai Bitcoin. Hal ini karena penggunaan Bitcoin akan semakin meluas dan jika Indonesia tidak bersiap dari sekarang maka bukan tidak mungkin akan semakin tertinggal. Sikap China yang menolak Bitcoin juga saya yakin hanya sementara. Strategi ekonomi China yang kadang mengejutkan akan mengakomodasi uang digital ini meskipun dalam bentuk lain.

Masa depan Bitcoin akan cerah di negara manapun, termasuk Indonesia. Hal ini dilandaskan oleh semakin banyaknya generasi milenial dan generasi Z yang akan semakin memanfaatkan teknologi, termasuk Bitcoin ini. Di satu sisi perdagangan online kita juga sudah semakin meluas. Penggunaan Bitcoin atau uang digital lainnya akan semakin masif digunakan. Terlebih saya juga melihat bahwa bank konvensional harus melihat ini sebagai upaya penyesuaian zaman. Integrasi sistem ataupun membuat produk turunan uang digital ini layak dilakukan.

Penggantian generasi masyarakat membuat pemakaian Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah hanya tinggal menghitung waktu. Namun untuk menghilangkan uang kertas sebagai alat pembayaran membutuhkan waktu yang panjang.

Mata uang kertas sekarang akan semakin ditinggalkan jika sistem keamanan semakin kuat ataupun kegunaan uang digital ini semakin bertambah. Namun saya rasa jika (uang kertas) sudah hilang maka yang dipakai adalah alat pembayaran emas di mana memang emas masih merupakan alat pembayaran ataupun investasi yang walaupun sudah lama masih bisa bertahan.

Jadi emas dan Bitcoin akan menjadi alat pembayaran yang sah pada tahun-tahun yang akan datang.

Dampak sosial dari dominasi uang digital tentu dibutuhkan kajian yang mendalam. Maka dari itu pemerintah melalui BI harus bersiap jika perlu membuat suatu badan/direktorat yang khusus menangani uang digital ini. Hal ini dilakukan agar kita jangan menentang kemajuan zaman, tapi kita harus ikut berpartisipasi aktif dalam kemajuan zaman tersebut. (ade)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional