BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Aktivis Perempuan, Peraih Penghargaan Suardi Tasrif Award
Masa Depan Anak-Anak Perempuan Dipertaruhkan

Di Asean, Indonesia peringkat kedua jumlah perkawinan anak setelah Kamboja. Jika anak perempuan tidak memperoleh jodoh, orangtua malu. Anak perempuan yang belum menikah di stigma sebagai perawan tua. Stigma ini membuat orangtua tak tahan dan merasa ada yang salah dengan anak perempuannya. Anaknya tidak laku dibanding anak perempuan lainnya. Akibatnya anak-anak perempuan merasa rendah diri dengan stigma “perawan tua”.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam laporannya di Konferensi Perempuan Internasional Beijing+20 di New York tahun 2015 memaparkan data perkawinan anak. Riset Badan Kependudukan  dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2010 menunjukan bahwa prevelensi umur perkawinan pertama anak-anak di Indonesia ada yang berusia antara 15-19 tahun, yaitu sebanyak 41,9 persen dari total jumlah perkawinan di Indonesia. 

Di perkotaan, sebanyak 21,75 persen anak-anak di bawah usia 16 tahun sudah dikawinkan. Di pedesaan, angkanya jauh besar lagi, 47,79 persen. Perkawinan anak ini berkontribusi pada tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan bayi. 

Survey Demografi dan Kependudukan Indonesia tahun 2012, AKI dan bayi meningkat tajam. Jika pada 2007 tercatat 228 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, pada 2012 naik menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan AKI tinggi, tetapi anak yang dilahirkan berisiko memiliki berat badan rendah, pendek, dan intelejensia minim. 

Perkawinan usia belia pun menyebabkan tingginya angka perceraian dan angka putus sekolah. Anak perempuan yang menikah (hamil) biasanya dikeluarkan dari sekolah dan dikucilkan lingkungannya. Perkawinan anak akan menghambat pencapaian 5 tujuan dalam target Sustanability Development Goals, yaitu penanggulangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. 

Masa depan anak-anak perempuan dipertaruhkan. Selain menanggung beban reproduksi kesehatannya, juga kehilangan kesempatan pendidikan. Anak-anak perempuan seolah tak punya cita-cita lagi. Pemerintah harus membangun kesadaran publik secara luas di seluruh Indonesia, melibatkan berbagai pihak; media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat-- soal dampak negatif dari perkawinan anak untuk mengubah pandangan sosial, budaya, dan agama yang selama ini menganggap praktik perkawinan anak sebagai sesuatu yang wajar. 

Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif bagi remaja dalam kurikulum pendidikan nasional juga menjadi hal penting dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah perkawinan anak. (fai)

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional