BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Mantan Napi Kasus Korupsi Dilarang Nyaleg

Ide Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan yang melarang mantan narapidana (napi) kasus korupsi mencalonkan diri dalam pemilu legislatif (Pileg) harus diapresiasi dan didukung. Larangan yang diatur dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) sebagai salah satu cara pencegahan korupsi dengan merekayasa sistem melalui regulasi, karena aturan merupakan cara yang paling potensial keberhasilannya. Selain merupakan upaya pencegahan secara terbuka, juga mengisyaratkan bahwa aturan tersebu merupakan perwujudan sanksi sosial.

Anggapan bahwa seorang politikus bisa mati berkali-kali akan tereliminasi dengan aturan ini. Adanya mantan napi kasus korupsi ikut dalam kontestasi Pileg menunjukan bahwa partai politik (parpol) belum berfungsi dengan baik dalam melahirkan kader-kader berkualitas. Kebiasaan merekrut kader atas dasar kemampuan ekonomi seharusnya segera dihentikan. Parpol harus menunjukan niat baiknya dalam membangun bangsa melalui pola rekruitmen calon legislatif yang bersih dari praktik korupsi.

Persoalannya, apakah larangan nyaleg bagi mantan napi kasus korupsi dalam Rancangan PKPU bertentangan dengan UU Pemilu? Dalam Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, salah satu persyaratan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mempublikasikannya kepada masyarakat.  

Yang harus dipahami bahwa Pasal 240 UU Pemilu berlaku untuk semua jenis tindak pidana. Sedangkan Rancangan PKPU hanya membatasi untuk tindak pidana korupsi. Artinya, dalam Rancangan PKPU ada penegasan kekhususan dan tidak menghapuskan seluruh ketentuan Pasal 240. Oleh karenanya tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan UU Pemilu. Sehingga tidak ada alasan DPR untuk menolak larangan dalam Rancangan PKP, karena ketentuan tersebut sesungguhnya telah dan akan membantu parpol dalam menyeleksi kader yang bersih dan tidak akan merugikan negara.

Memang putusan Mahkamah Konstitusi memberikan keleluasaan bagi mantan napi mengikuti Pileg dengan alasan masyarakat pemilih yang akan menilainya. Secara yuridis putusan itu hanya mengikat Undang-Undang yang di-judicial review.

Demi komitmen pemberantasan korupsi, larangan nyaleg kepada mantan napi kasus korupsi boleh saja dilakukan karena tidak menghilangkan hak politik bagi para mantan napi tindak pidana lainnya. Pelarangan tersebut guna menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, yaitu demokrasi Indonesia yang beradab dan bersih dari korupsi. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI