BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti
Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris

Perdebatan panjang permasalahan desentralisasi asimetris telah mewarnai NKRI sejak awal reformasi. Pro kontra yang sulit untuk ditemukan jalan tengahnya, atau dalam terminologi Anthony Gidden sebagai the third way, merupakan corak khas dari Bhinneka tunggal Ika. Kalangan yang sependapat dengan perlu diterapkannya desentralisasi asimetrik di Indonesia didasari alasan berikut. Pertama, desentralisasi asimetrik akan memuaskan berbagai elemen di daerah dan dapat meningkatkan dukungan daerah kepada pemerintah pusat. Kedua, daerah maju dengan kekhasan masing-masing dapat tertampung lebih luas. Ketiga, insentif untuk daerah terasa lebih kuat.

Namun, sebagian kalangan menolak desentralisasi asimetrik dengan alasan: Pertama, dalam desentralisasi seharusnya menciptakan asimetrisitas yang dimaksud, terutama jika yang diharapkan adalah kewenangan daerah yang dengan sendirinya tercipta perbedaan antar-daerah, tanpa perlu embel-embel istilah asimetris.

Kedua, pola asimetris menciptakan ketidakpastian hukum lebih luas terutama di negara kesatuan, mendorong kekhususan-kekhususan yang cenderung tak beraturan, dan memancing keinginan daerah lain lebih luas. Ketiga, pengawasan dengan standar nasional akan lebih lemah. Keempat, kemampuan pemerintah pusat di negara kesatuan terutama jadi melemah dalam mengoordinasi kinerja pemda, beda di negara federal yang dapat diikat keberagamannya dalam basis negara bagian.

Semua perdebatan harusnya memasukkan elemen tipe pemerintahan daerah yang dianut. Indonesia adalah negara dengan tipikal prefektur terintegrasi (dual function, gubernur itu kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat). Jika dibuat berbeda antar-daerah (asimetrik), beranjaklah dari sistem itu agar kontekstual dengan keadaan Indonesia.

Untuk itu ke depan menurut pandangan saya, di negara NKRI tidak perlu lagi diterapkannya kebijakan desentralisasi asimetris, karena tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial wilayah-wilayah lainnya. Misalnya, selama ini keistimewaan Aceh dan otsus Papua ternyata tidak membawa kedua wilayah itu bebas dari kemiskinan, tetapi justru yang terjadi korupsi merajalela dan sulit teratasi. Pemerintah pusat seperti tidak berdaya menghadapi masifnya penyimpangan anggaran otsus yang digelontorkan pemerintah pusat.

Secara teoritis, asimetrisitas dapat dikaitkan bukan saja ke pilkada, melainkan dapat pula kepada mekanisme manajemen ASN, fiskal, kelembagaan, dan persoalan lain. Namun dalam implementasinya seperti di DIY, Aceh, dan Papua, dengan UU yang dimilikinya justru sering kontraproduktif, karena permasalahan pilkada, mekanisme manajemen ASN, fiskal, dan kelembagaan sering menjadi perdebatan yang tak berujung. Banyak tuntutan dan aspirasi masyarakat juga sering mengalami jalan buntu dan pelayanan publik yang koruptif. 

Oleh karena itu, agar wilayah-wilayah lain yang diakui memang memiliki karakteristik tertentu, seperti Maluku, Sulawesi selatan, dan lain sebagainya, tidak berlomba-lomba untuk minta diperlakukan otsus, yang sebenarnya tuntutan itu hanyalah kedok untuk bancakan anggaran oleh elite-elite daerah. Maka pemerintah pusat dan parlemen harus tegas menolaknya. Cukuplah kesalahan itu terjadi di masa lalu sebagaimana Aceh, Papua, dan DIY, tetapi di masa depan untuk tidak terulang kembali. Sebab dengan desentralisasi asimetris bukan kesejahteraan rakyat yangterwujud, tetapi justru NKRI akan berpotensi disintegrasi dan konflik horisontal, dan NKRI tidak akan kompetitif di tingkat global.

Apalagi NKRI kini tengah memasuki revolusi industri 4.0 yang serba disruptif, tentu dibutuhkan kesatuan dan persatuan yang kokoh demi Indonesia yang lestari. (arh)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi