BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman

Dalam kasus ini KPAI telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah untuk meminta penjelasan dan klarifikasi. KPAI akan mempertanyakan pengawasan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan terkait pelaksanaan MPLS 2019, dan memastikan pakah juknis dan pedoman MPLS sudah diterima oleh seluruh sekolah.

Pasalnya, dalam juknis tersebut pelaksanaan MPLS hanya 3 hari (bukan satu minggu) dan adanya larangan penggunaan kekerasan dalam MPLS, termasuk larangan keterlibatan penuh siswa senior. Selain itu, KPAI juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang memproses pelaporan orangtua DBJ terkait proses pemeriksaan kasus ini. 

Tak hanya itu, KPAI mendorong Kepala-kepala Sekolah memastikan bahwa MPLS di lingkungan sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang MPLS. MPLS tahun ajaran 2019/2020 yang seharusnya dilaksanakan dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 18 tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang juga disertai dengan edaran pedoman MPLS agar tetap mengacu pada Pemerndikbud tersebut. 

Dalam aturan tersebut, MPLS sepenuhnya dibawah pengawasan guru dan membatasi keterlibatan siswa senior untuk menghindari terjadinya kekerasan atau perplocoan. Termasuk juga melarang penggunaan atribut MPLS yang bersifat merendahkan dan memalukan.

Atribut tersebut seperti penggunaan tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya, kaos kaki warna-warni tidak simetris, dan sejenisnya, aksesoris di kepala yang tidak wajar, alas kaki yang tidak wajar, papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya atau berisi konten yang tidak bermanfaat, dan tribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Permendikbud MPLS juga membuat ketentuan kegiatan yang dilarang dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah di satuan pendidikan berikut, yakni memberikan tugas kepada siswa baru yang wajib membawa suatu produk dengan merek tertentu, menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat (menghitung nasi, gula, semut, dan lain-lain), memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru, memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang bersifat fisik atau mengarah pada tindak kekerasan, memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali, dan aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Selain itu, untuk mendorong interaksi antara anak dengan orangtua dan guru, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 85 Tahun 2019 tentang “Hari Pertama Masuk Sekolah”, dimana para pegawai dan karyawan di lingkungan Kementerian PPPA diminta untuk mengantarkan anaknya ke sekolah pada hari pertama dan mendapatkan dispensasi terlambat masuk kerja khusus pada Senin, 15 Juli 2019. 

KPAI mendukung dan mengapresiasi gerakan mengantar anak ke sekolah di tahun ajaran baru, namun KPAI mendorong tidak sekedar mengantar ke sekolah, namun orangtua melakukan interaksi dengan wali kelas, masuk ke kelas anak-anaknya dan berkenalan langsung dengan para orangtua yang menjadi teman sekelas anaknya. 

Sekolah wajib memfasilitasinya, karena hal ini penting bagi upaya membangun komunikasi positif ke depannya untuk proses pembelajaran bagi anak-anaknya selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Denganmengantar anak ke sekolah, orangtua juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MPLS di sekolah anaknya. (grh)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)