BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh
MOS Ke MPLS, Jangan Hanya Ganti Baju

Teringat masa-masa pertama masuk ke Perguruan Tinggi. Kala itu, mahasiswa baru harus mengikuti kegiatan masa orientasi, masa pengenalan kampus. Masa pengenalan tersebut sering disebut dengan istilah pelonco. Ya, sesuai dengan namanya pelonco, maka  makna dan esensi orientasi sering terkubur. Yang ada hanyalah kegiatan-kegiatan yang menjadi ajang untuk mempelonco, membuat malu bahkan menjadi ajang bully yang dilakukan oleh kakak/abang letting terhadap mahasiswa baru. Budaya orientasi dan pelonco tersebut, malah hanya ada di level Perguruan Tinggi. Namun, kemudian, entah kapan pula budaya itu diadopsi oleh Sekolah Menengah Atas (SMA), yang jelas Masa Orientasi Sekolah sudah menjadi kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan usai penerimaan siswa baru. Bisa jadi, tujuan awalnya adalah sebagai masa pengenalan sekolah, untuk mengetahui banyak hal tentang visi, misi, strategi, tujuan dan kegiatan-kegiatan sekolah serta budaya sekolah. Tentu saja tujuannya baik, agar setiap siswa yang masuk ke sekolah tersebut bisa lebih terarah.

Namun, ketika kegiatan MOS tersebut menjadi bagian dari kegiatan siswa, dimana yang menjadi pelaksananya adalah para siswa yang merupakan para senior, abang kelas, maka MOS pun dari tahun ke tahun berubah warna. Masa Orientasi kemudian menjadi masa yang seakan-akan membolehkan para senior memperlakukan siswa baru secara semena-mena, melakukan bully dan bahkan hingga pada tingkat kejahatan berupa tindak kekerasan senior terhadap junior yang mematikan.

Berbagai tragedi tindak kekerasan  pada masa orientasi sekolah mulai memakan korban. Kekerasan yang dilakukan para mahasiswa di saat masa orientasi, seperti yang kerap terjadi di IPDN, menjalar ke sekolah menengah atas. Seakan menjadi warisan budaya yang harus diturunkan kepada lembaga pendidikan di bawahnya yang membuat berita tentang kekerasan di masa orientasi sekolah tersebut, menjadi semakin sering terjadi dan terus berlangsung secara turun temurun, terutama di sekolah-sekolah yang mewarisi metode penegakan disiplin setengah militer, seperti yang membudaya di IPDN yang sudah sangat mengerikan itu. Sehingga, tidak salah bila kita menyebut bahwa ada banyak praktik kekerasan yang membudaya di tengah lembaga pendidikan formal atas nama menegakan disiplin. Selain itu, tidak jarang pula kejadian yang mengerikan dialami oleh para pelajar atau siswa baru ketika sekolah mengadakan kegiatan pengenalan sekolah yang selama ini kita kenal dengan sebutan Masa Orientasi Siswa (MOS) tersebut.

Ironisnya, ketika tata laksana MOS telah berubah, dimana pelaksana MOS bukan lagi siswa senior, tetapi guru dan bahkan kepala sekolah, kita dikejutkan dengan kasus MOS maut di SMA Taruna Palembang. Tribunnews.com, edisi 16 Juli 2019 memberitakan bahwa “ Siswa SMA Taruna Palembang tewas saat MOS. Kepala Korban dipukul Pembina menggunakan bambu”. Mengerikan sekali bukan?

Ya, jelas ini tragedi MOS yang telah berganti baju menjadi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang dimaksudkan agar tidak terjadi lagi aksi bully atau kekerasan, apalagi bisa menyebabkan kematian selama masa orientasi. Namun, faktanya kasus memilukan ini seakan berulang dan akan terus terjadi. Maka, sewajarnya, kita bertanya, apakah kegiatan MPLS itu masih tetap harus dilakukan?

Tentu tidak bijak, apabila kita langsung memutuskan bahwa MPLS itu tidak perlu. Juga tidak bijak bila kita menghentikan kegiatan tersebut, karena pengenalan lingkungan sekolah itu penting, apalagi kalau pada kegiatan MPLS tersebut bisa digunakan untuk membangun kesadaran semua siswa untuk menjadikan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak, anti kekerasan dan selalu menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Tentu menjadi sangat positif. Apalagi, kita ketahui bahwa sudah banyak aturan yang dikeluarkan untuk mengatasi agar tindak kekerasan tidak terjadi lagi saat masa orientasi atau pengenalan sekolah. Ditambah lagi dengan adanya payung hukum berupa Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016,  yang menggeser pelaksana kegiatan MPLS tugas  guru atau tim pengajar, bukan siswa senior.

Oleh sebab itu, kegiatan MOS yang berganti baju menjadi MPLS tidak boleh lagi ada sikap dan tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Bila sikap dan tindak kekerasan masih juga tetap terjadi, maka pihak sekolah harus bertanggung jawab dan diberikan sanksi yang berat berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Seperti apakah sangsi tersebut? Pertama, Kepala Sekolah harus dicopot dari jabatannya dan sangsi terberat adalah dengan menutup sekolah tersebut. Untuk itu, Kepala Sekolah, tidak boleh menyerahkankan kegiatan tersebut kepada satu Pembina, tetapi menjadi tugas bersama para guru dan kepala sekolah. Setiap guru dan pembinan harus diberikan pemahaman dan penyadaran bahwa kegiatan MPLS adalah kegiatan yang dijalankan dengan prinsip nonviolence, ramah anak dan bijak. (grh)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)