BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
National standardization expert, Kepala sistem jaminan mutu BSN SMC ISO TC 59
Listrik yang Berkeadilan Sosial

Bila diamati, polanya hampir sama. Pertama: didahului berita kenaikan harga, lalu protes kebijakan kenaikan harga, pengumuman harga naik dan beberapa saat kemudian situasi kembali normal. Pola kedua seperti yang sudah disebutkan: “bad guys, good guys”. meskipun sebenarnya kehadiran ‘pahlawan baik yang kesiangan’ menandakan ketidaksiapan sang pahlawan dalam mengelola persoalan.

Naik turunnya biaya sebetulnya adalah hal wajar, dan tidak hanya terjadi kepada sektor listrik. Saya setuju bahwa kebijakan penggolongan sebenarnya bagus karena akan lebih tepat sasaran. Namun saya lebih melihat hal tersebut akan efektif bila didukung kebijakan lain yang melekat pada sektor kelistrikan. Pertama, akurasi kepemilikan perumahan rakyat. Beberapa perumahan/rumah susun/apartemen bersubsidi ternyata masih dapat dimiliki (baca: diakalin) oleh orang yang tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin, membuat subsidi tidak tepat sasaran.

Kedua, penguatan basis data untuk pemetaan ekonomi rakyat yang berujung pada daya beli masyarakat. Semakin besar deviasi ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan penggolongan tarif pelanggan. Tiba-tiba saya ingat kembali apa yang disampaikan Pak Jonan "Yang pertama pertimbangannya adalah daya beli masyarakat" di Istana Kepresidenan, Rabu, 27 September 2017.

Ketiga, transparansi dan pemanfaatan informasi. Masyarakat perlu mengetahui alasan logis kenaikan tarif listrik. Preverensi media berita pemerintah dalam berkomunikasi pun harus disesuaikan dengan perkembangan dan gaya hidup saat ini. Hal ini sekaligus dapat ‘memerangi’ berita hoaks yang berdampak negatif.

Keempat, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Buka kesempatan bagi pihak swasta memberikan penyediaan jasa listrik, karena bukan hanya akan membuat harga listrik menjadi wajar, namun juga dapat merangsang inovasi dan pemanfaatan energi terbarukan untuk listrik.

Mudah-mudahan dengan sinergitas yang baik, data dukung yang kuat, dan prasarana yang memadai tersebut menciptakan harga listrik yang berkeadilan sosial bagi rakyat Indonesia, sehingga pemerintah dapat menjadi pahlawan bagi rakyatnya. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung