BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia
Legislator Harus Jadi Garda Terdepan Laporkan LHKPN

Masih banyaknya anggota legislatif yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bisa saja karena masih santai-santai. Hal ini lantaran waktu yang diberikan masih ada. Namun jika hingga batas waktu yang diberikan masih rendah tingkat pelaporan LHKPN-nya, maka layak dipertanyakan komitmen dalam pemberantasan korupsinya.

Sejatinya lembaga legislatif, harus menjadi garda terdepan dalam melaporkan LHKPN kepada KPK. Karena mereka memiliki tugas dan fungsi, salah satunya, yaitu pengawasan terhadap Pemda/Pemerintah. Jika yang mengawasinya saja malas dan lalai dalam melaporkan LHKPN, bagaimana dengan yang lainnya? Fungsi kontrol parlemen terhadap eksekutif bisa mandul jika anggota-anggota parlemen sulit berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Alasan anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya karena kesulitan mengisi format LHKPN, itu memang alasan yang aneh dan tak masuk akal. Sebab, masing-masing anggota DPR dibekali 7 staf: 5 Tenaga Ahli (TA) dan 2 Asisten Pribadi (Aspri). Jadi anggota DPR bisa memberdayakan TA dan Asprinya untuk membuat laporan LHKPN secara online.

Jika melaporkan LHKPN saja dianggap masih belum serius. Artinya mereka masih belum serius berkomitmen untuk memperbaiki citranya. Justru jika para anggota DPR-nya taat asas, mengikuti ketentuan yang sudah diberikan KPK, dan serempak aktif dan kompak dalam melaporkan LHKPN, maka citranya akan naik.

Belum menyerahkan LHKPN menandakan DPR belum memiliki komitmen dalam memujudkan institusi yang bersih dari korupsi. Kita tentu senang jika DPR memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Tapi kapan?

Kewenangan yang besar terkait legislasi, pengawasan, dan budgeting, membuat anggota DPR pat gulipat dan kongkalingkong dengan eksekutif dan pengusaha dalam melakukan tindakan yang mengingkari komitmen dalam pemberantasan korupsi. Tak melaporkan LHKPN artinya komitmen mewujudkan parlemen yang modern yang bersih dari korupsi masih belum ada. Masih sebatas isapan jempol belaka.

Belum menyerahkan LHKPN karena ada aset yang berasal dari hasil korupsi kita tidak begitu tahu. Tentu yang lebih tau hanya anggota DPR sendiri. Jika ada hartanya dari hasil kejahatan, lalu tidak dilaporkan atau bisa juga hartanya disimpan di orang lain atas nama orang lain. Di sinilah KPK dan seluruh rakyat Indonesia harus menginvestigasi harta-harta yang didapatkan oleh para anggota parlemen.

Jika aset-aset mereka hasil dari bisnis yang benar, bukan dari hasil kejahatan, maka jangan ragu untuk secepatnya melapor LHKPN. Jangan membungkus ketidakjujuran dengan cara mencari alasan yang tidak masuk akal. Jika kita tidak jujur, lambat laun juga akan ketahuan. Jadi jika anggota legislatif tidak jujur dalam melaporkan LHKPN, maka lambat laun suatu saat nanti juga akan ketahuan. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998