BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Lebih Efektif Memotong Subsidi BBM

Sebetulnya pengenaan pajak atas impor barang-barang konsumsi PPh pasal 22 ini tidak bisa kita artikan terjadinya kenaikan tarif. Kalau kita lihat dampak tidak langsung nya pasti berkonsekuensi pada harga. Untuk bisa menurunkan current account deficit (CAD) sebaiknya total impor nya memang jangan diganggu. Karena kalau kita lihat dari komponen barang impor, yang paling besar adalah barang modal dan bahan baku penolong untuk industri. Itu sudah 90 persen lebih. Tetapi impor barang modal dan bahan baku penolong tidak mungkin dikurangi. Karena akan menjatuhkan industri itu sendiri. Industri butuh komponen-komponen itu.

Kedua, kami bisa memaklumi langkah yang diambil pemerintah dengan menaikkan tarif impor PPh pasal 22. Tetapi menurut kami itu tidak akan efektif. Karena, impor barang konsumsi hanya kurang dari 10 persen dari total impor keseluruhan. Menurut kami yang paling tepat adalah dengan memotong subsidi BBM dalam negeri. Hal itu yang paling mungkin akan mengurangi tekanan terhadap CAD. Memang kami lihat banyak yang bereaksi tidak setuju. Tetapi dalam hal ini kita harus tetap berdasarkan data.

Berdasarkan hasil simulasi tim kami: memotong subsidi BBM versus menaikkan PPh impor. Menaikkan PPh impor akan ada kontraksi output atau output berkurang. Pertumbuhan ekonomi bisa berpengaruh karena kurang lebih terdapat kontribusi minus 0,18 persen kontraksi output. Dengan kurs sekarang hampir Rp50 triliun. Kedua, kesejahteraan masyarakat juga turun sekitar Rp 5 triliun akibat pengenaan PPh impor. Jadi, apa yang dikhawatirkan oleh para pengusaha itu betul.

Kemudian, pendapat bahwa pemotongan subsidi BBM akan berakibat negatif juga, itu memang benar. Tapi, mari kita bandingkan dampak negatifnya mana yang lebih kecil. Kalau dengan kenaikan 10 persen dari tarif BBM, dibandingkan dengan 8,5 persen dari tarif PPh impor, maka kenaikan tarif 10 persen BBM punya dampak jauh lebih kecil. Kontraksi output-nya cuma Rp20 triliun, artinya kurang dari setengahnya. Pendapatan rumah tangga yang hilang cuma Rp1 triliun dibanding Rp5 triliun dari dampak pengenaan PPh impor. Jadi kalau dibandingkan secara head to head, maka dampak negatif nya paling kecil dari memotong subsidi BBM.

Kedua, kalau dilihat dari efektivitas nya, kita tahu bahwa salah satu penyumbang terbesar dari defisit current account datang dari impor BBM. Bukannya impor barang konsumsi, yang mana itu kurang dari 10 persen. Juga, kemungkinan dari kenaikan PPh impor maka akan ada potensi retaliasi dari negara partner dagang. Hal itu bisa saja dijadikan bahan sengketa.  

Jadi langkah-langkah lain yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan CAD memang ada beberapa hal. Untuk TKDN misalnya, kalau diperluas kita sebenarnya belum mampu karena akan menaikkan ongkos produksi. Belum lagi perluasan B20 yang butuh waktu dan butuh biaya. Belum lagi potensi subsidi nya membengkak karena harga CPO sedang naik. Maka dari segala macam hal yang dilakukan pemerintah dengan kondisi sangat kompleks sekarang, maka cakupannya jadi jauh lebih luas dan mungkin akan melebar stakeholder yang terdampak, ketimbang dengan memotong subsidi BBM yang dilakukan sekali saja secara terukur, dibanding hal-hal lain yang dilakukan pemerintah.

Hanya memang ini adalah tahun politik. Tapi ini adalah pilihan yang harus ditempuh. Mau populis atau ingin menyelamatkan ekonomi? (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)