BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Migrant Care
Lawan Diskriminasi Pekerja Migran Perempuan

Pekerja migran Indonesia tidak terlepas dari figur perempuan. Pemanfaatan lahan untuk kawasan industri dan pertambangan yang meluas, pada kenyataanya tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang juga luas, khususnya bagi perempuan. Banyak dari kegiatan industri hanya mempekerjakan perempuan pada level buruh dengan upah yang rendah, karena kuatnya stereotip perempuan sebagai figur yang telaten namun dapat digaji rendah. Hal ini diperburuk dengan rendahnya aksesibilitas perempuan terhadap kerangka layanan publik meliputi; pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, maupun dalam kerangka partisipasi politik. Situasi ini menjadi sebuah fenomena ‘pemiskinan’ bagi perempuan

Di sisi lainnya, praktik-praktik diskriminasi terjadi secara sistematis dalam struktur kultural masyarakat. Banyak pendekatan budaya dan agama dalam masyarakat patriarkal yang menempatkan figur perempuan sebagai individu yang lemah dan hanya lekat pada urusan-urusan domestik. Beberapa pelabelan (stereotipe) yang sering terjadi adalah perempuan tidak perlu mendapat akses pendidikan yang baik, harus tunduk pada laki-laki, dan tidak perlu mengembangkan kapasitas/kemampuan dirinya. Pendekatan-pendekatan ini menambah beban kultural bagi perempuan, serta melekatkan perempuan pada praktik-praktik kekerasan secara fisik maupun psikis. 

Advokasi amandemen perundang-undangan diperlukan untuk pekerja migran terutama perempuan. Tujuannya adalah Mendesak pemerintah untuk menyediakan perundang-undangan sebagai landasan hukum (legal basis) bagi perlindungan buruh migran dan berlangsungnya migrasi aman. Berikut target Pencapaian:

  1. Amademen pasal-pasal perundang-undangan yang ekploitatif terhadap buruh migran.
  2. Mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 dan kebijakan-kebijakan negara yang dibutuhkan untuk implementasinya.
  3. Berkembangan dukungan dan pengawasan publik terhadap penerapan perundang-undangan dan kebiajakan tersebut di atas.

Penanganan kasus dan bantuan hukum kepada buruh migran juga memerlukan pendampingan dan bantuan hukum bagi buruh migran yang mengalami dan/atau perlakuan ketidakadilan dan tindakan diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menuntuk haknya.

Dari sampel yang dikumpulkan IOM Indonesia (Organisasi Internasional untuk Migrasi), terdata sejumlah 3.701 korban perdagangan manusia antara tahun 2005 dan 2010 dengan rincian 3.343 perempuan dan 358 lelaki dan dapat diartikan ada 90% perempuan dan 10% lelaki. Korban perdagangan manusia juga dapat diidentifikasi berdasarkan jenis pekerjaan seperti domestik (56,2%), pekerja seks (16%), dan pekerjaan di konstruksi, pabrik, pertanian, dan perikanan. Pemicu utama perdagangan manusia di Asia Tenggara adalah dorongan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan standar kehidupan.

Tipe eksploitasi (data 2013) oleh Migrant CARE

  1. Eksploitasi pekerja terjadi pada perempuan dan laki-laki dengan jenis pekerjaan di sektor perkebunan (4,6%), sektor konstruksi (2,1%), sektor pabrik (2,4%). Pekerja domestik baik perempuan dan anak-anak berasal dari 56,2% pekerja migran Indonesia, pelayan mayoritas perempuan berasal dari 2,4% pekerja migran Indonesia. Eksploitasi yang terjadi seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, perampasan makanan dan air, tekanan ideologis untuk larangan beribadah dan tekanan mengonsumsi narkotika.
  2. Eksploitasi seksual terjadi pada 16% korban perdagangan perempuan Indonesia dan sebanyak 35% nya adalah anak perempuan. Demkian pula perempuan yang bekerja di industri seks mengalami kekerasan dan perampasan makanan dan air. Sementara anak perempuan yang bekerja di industri seks mendapat tekanan konsumsi narkotika dan alcohol.

(win)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir