BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg: Komitmen Antikorupsi

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pendaftaran Calon Anggota Legislatif menunjukkan langkah progresif.  Di dalam rancangan Peraturannya, KPU mengatur bahwa mantan narapidana kasus korupsi tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Ini tentu langkah yang sangat positif yang diambil oleh KPU guna meneguhkan komitmen bersama agar partai politik dan pemilih dilindungi dari bakal calon anggota legislatif yang pernah dijerar tindak pidana korupsi.

KPU memberikan penegasan kepada Kita bersama, bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, yang tidak boleh lagi dipandang biasa saja. Mantan pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dipersamakan dengan kejahatan lainnya. Termasuk juga kesempatan untuk mengisi jabatan publik sepenting anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pengaturan yang dibuat oleh KPU ini tidak bisa dilihat dari pendekatan pembatasan hak politik warga negara. Tetapi, pengaturan ini adalah langkah preventif yang tujuannya adalah memperbaiki kualitas pemilu, dan pemerintahan yang dipilih melalui proses pemilu.

Rancangan PKPU ini baru selesai ditahap uji publik yang dilakukan oleh KPU bersama dengan banyak stakeholder kepemiluan lainnya. Tahapan berikutnya, rancangan Peraturan KPU ini masih akan dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah sebelun disahkan oleh KPU. Terhadap rancangan peraturan KPU yang mengatur mantan napi kasus korupsi menjadi caleg, serta menuju proses konsultasi yang akan dihadapi KPU bersama DPR dan Pemerintah, Kami menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, kami mendukung penuh rencangan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif, yang melarang mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif. KPU harus berkomitmen penuh untuk mempertahankan pengaturan ini, dan dapat segera disahkan menjadi Peraturan KPU, setelah proses konsultasi di DPR dan Pemerintah selesai dilaksanakan. KPU harus mengingat, bahwa proses konsultasi dengan Pemerintah dan DPR tidaklah mengikat, sesuai dengan Putusan MK No.92/PUU-XIV/2016 sudah menyatakan bahwa proses konsultasi Peraturan KPU tidak boleh mengikat KPU sebagai penyelenggara pemilu, karena berpotensi merusak kemandirian lembaga penyelenggara pemilu.

Kedua, DPR RI dan Pemerintah diharapkan memiliki komitmen yang sama, terhadap semangat menghasilkan calon anggota legislatif yang bersih secara integritas, dan tak memiliki jejak rekam mantan napi korupsi. Ini adalah ujian komitmen pemerintah dan DPR terhadap tujuan pemilu, khususnya menghasilkan anggota legislatif yang kuat, bersih, dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Usulan KPU ini sama sekali tidak bertengan dengan UU Pemilu, karena larangan mencalonkan mantan napi korupsi diberikan kepada partai politik. Artinya, apartai politiklah yang tidak boleh mencalonkan mantan napi korupsi.

Ketiga, mendorong Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kemendagri dan Kemenkumham agar mendukung rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi untuk bisa maju menjadi calon anggota legislatif dengan meletakkan larangan itu kepada partai politik peserta pemilu.

Keempat, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, KPU berwenang membentuk aturannya sendiri berdasarkan kewenangannya sebagai penyelengara Pemilu untuk mengatur pembatasan hak terhadap seorang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam Pemilu 2019.

Kelima, PKPU yang akan diterapkan KPU untuk membatasi hak mencalonkan mantan napi korupsi bertujuan untuk menyelamatkan proses penyelenggaraan dari ditangkap tangannya calon karena terbiasa melakukan politik uang sehingga mengganggu proses Pemilu dan menyelamatkan Pemilih dari terjebak memilih calon ‘kucing dalam karung’ yang membuat pelaku koruptor dapat mengulangi perbuatannya ketika terpilih. (mry)

Koalisi Anti Politisi Busuk

Perludem, ICW, PUSaKO FH UNAND, KODE INISIATIF, KOPEL

 

Catatan: Rilis ini dikirimkan oleh Fadli Ramadhani (Peneliti Perludem) kepada Tim Redaksi Watyutink.

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI