BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Penyintas kekerasan seksual, aktivis perempuan
Laporan Balik Upaya Membungkam Korban

Saya penyintas kekerasan seksual. Saya mengalami kekerasan seksual sejak kecil. Kalau ditanya kenapa saya tak melaporkan apa yang saya alami ke pihak berwajib, bagaimana melaporkannya? Kejadiannya sudah lama sekali, puluhan tahun lalu. Saat itu belum ada undang-undangnya. Undang-undang kita juga tak memungkinkan mengadili kejadian puluhan tahun ke belakang. Kejadian yang baru saja pembuktiannya susah, apalagi yang sudah lama.

Di Indonesia masyarakatnya seperti komplotan besar. Kalau bersikukuh mengejar (keadilan atas peristiwa sudah lama) itu malah akan back fire ke diri sendiri. Sebab, sistem hukumnya tak sebaik di luar negeri. Begitu ada laporan (kekerasan seksual), di sana perspektif korbannya jalan. Kalau di sini perspektif menyalahkan korban yang jalan.

Kesadaran masyarakat kita kalau kejahatan seksual adalah kejahatan kemanusiaan masih jauh.

Dalam kasus pelecehan seksual oleh perawat di RS di Surabaya, memviralkan sesuatu yang diyakini sebagai kejahatan--apalagi pelakunya sudah mengaku--dan sekarang kelihatannya (tuduhan) berbalik, karena ada (pihak) yang mendukung kejahatannya.

Di kasus ini ada teman sejawat dan organisasi profesi yang jadi pembelanya. Mereka kesannya ketakutan (kasus) ini jadi tuntutan hukum dan membuat orang akan sangat berhati-hati dan sangat takut pada profesi paramedik. Itu ketakutan mereka sebenarnya yang akhirnya menyerang balik korban.

Celah hukum yang mereka pakai adalah pembuktian hukumnya susah. Apalagi polisi sempat bicara video yang viral tidak bisa dijadikan bukti. Sekarang pertanyaan kritisnya: kenapa (mereka) hanya menyerang korban? Kenapa nggak menyerang rumah sakit yang mendorong (pelaku) minta maaf? Jadi menurut saya (laporan balik) ini upaya untuk membungkam korban.

Pelaporan balik oleh istri pelaku juga merupakan gambaran lain. Mereka mencoba membenturkan perempuan dengan perempuan. Narasinya: dari kasus ini ada perempuan lain (istri tersangka) yang jadi korban.

Mengenai sidang kode etik yang memutuskan pelaku telah berbuat sesuai prosedur juga bisa kita pertanyakan. Apa ada pihak independen yang dihadirkan dalam sidang itu?

Selain itu, alasan halusinasi seksual akibat pengaruh medis (obat bius) bisa merintangi proses peradilan kejahatan seksual di rumah sakit. Ini seperti upaya gaslighting (memanipulasi) balik mengkriminalisasi korban dengan alasan-alasan ketidakberdayaan. Misalnya dalam pengaruh obat bius atau penderita skizofrenia. Orang-orang tak berdaya ini jadi tak didengarkan ketika jadi korban kejahatan seksual. Padahal sama-sama manusia juga.

Apalagi (di kasus ini) perempuan dihadapkan dengan perempuan. Menurut saya perempuan telah diperalat. Kok tega banget, ya? (ade)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan