BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Executive Director INDEF
Labor Intensive Akan Tergilas Upah Per Jam

Ada beberapa isu yang didasarkan atas "draft RUU Omnibus Law" yang mungkin dianggap abal-abal. Saya meyakini bahwa draft tersebut intinya sama, namun mungkin belum dianggap resmi oleh pemerintah.

Pertama, kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.  Klausul ini tidak cukup mengingat beberapa daerah kadang dalam periode tertentu, pertumbuhannya negatif sementara inflasi tetap terjadi.  Artinya, tidak mungkin upah minimum menjadi negatif pertumbuhannya atau lebih rendah,  sehingga ke depan paling tidak tetap memperhatikan inflasi yang terjadi.

Kedua, pekerja dengan masa kerja diatas 1 tahun ke atas mengikuti ketentuan upah sesuai dengan struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan. Itu artinya upah dapat di”negosiasikan”.  Ini perlu diatur lebih detail mengingat kemungkinan upah dapat berada dibawah upah minimum mengingat “supply” tenaga kerja kita banyak sehingga selalu ada ruang bagi pengusaha untuk “negosiasi”.

Hal ini dikhawatirkan menjadi jalan bagi pengusaha untuk menekan pekerja dengan asumsi kinerja perusahaan yang tidak dalam kondisi baik.  Perlu diatur lebih lanjut mekanisme detail struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan.

Ketiga, skema upah per jam yang diberlakukan pada jenis pekerjaan tertentu tidak bisa diterapkan pada jenis pekerjaan yang bersifat “labor intensive” karena apabila hal tersebut diterapkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan.

 Umumnya pekerja yang bekerja dengan skema labor intensif tidak punya pilihan banyak untuk pindah pada pekerjaan lain yang memiliki upah lebih tinggi.  Skema upah per jam sebaiknya dibuat dalam skema tertutup “closed” pada jenis pekerjaan tertentu dan hanya diperuntukkan pada jenis pekerjaan dengan karakteristik tertentu, termasuk jenis pekerjaan baru.

Jenis pekerjaan per jam ini artinya perlu dilampirkan dalam peraturan lebih teknis sehingga ada kepastian bagi pengusaha maupun pekerja sehingga tidak membingungkan buruh ataupun pengusaha itu sendiri.

Keempat, berkaitan dengan tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri yang perlu dijelaskan sejak awal, jabatan dan waktu tertentu apa saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki tenaga kerja asing.

Hal ini ke depan perlu ditangkap agar Indonesia menyiapkan sumberdaya manusia yang dapat menduduki posisi dan jabatan tersebut. Masalahnya adalah pengawasan tenaga kerja asing dengan jumlah petugas terbatas pada dinas tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota tidak dapat mengawasi TKA tersebut.

Kelima, berkaitan dengan pesangon memang dalam “draft RUU omnibus Law”, pengusaha diberikan kemudahan dalam memberikan pesangon sesuai dengan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.  Namun demikian, dalam “draft RUU omnibus law” yang beredar, segala persoalan yang menyangkut pesangon diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meskipun tidak dijelaskan dalam draft tersebut bagaimana sebaiknya penyelesaian perusahaan yang tidak bisa memberikan pesangon, bahkan soal sanksi sama sekali juga belum disebut. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF