BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen FISIPOL, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
L2DIKTI Harus Bisa Menjadi Katalis

Ada dua hal yang menurut saya sangat penting. Pertama, peran negara untuk memperoleh mandat bagi kepentingan menjalankan kewajibannya maka harus ada sarana yang tepat. Ketika fungsi itu dijalankan melalui birokrasi pelayanan maka kata kuncinya adalah sejauh mana bisa menjadi katalis untuk kepentingan tersebut. Saat ini hal itu dirasakan mendesak.  

Ketika fungsi itu bisa dijalankan dengan baik, apakah PTN dan PTS bisa mendapatkan keseimbangan? Di sini kita bisa sadar bahwa kemampuan koproduksi dari PTS pasti berbeda dengan PTN. Jika ada program katalis yang afirmasi maka hal ini baik sekali.

Kedua, keberpihakan atau afirmasi harus ditunjukkan secara lebih kuat. Kolaborasi antara pihak yang kuat dan pihak yang perlu afirmasi harus lebih bermakna. Perlu dilihat sejauh mana katalis ini bisa berfungsi lebih kongkrit.  

Hal ini penting mengingat yang kita hadapi adalah globalisasi, jadi tidak bisa dilepaskan. PTN pun harus bisa diukur untuk bisa berkolabirasi. Bukan justru mengambil peran yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh mereka. Contohnya dalam program-program vokasi yang seharusnya bisa dilakukan oleh PTS. Jika memang kapasitasnya belum memadai maka bukan hanya dilakukan empowerment tapi beyond empowerment, artinya bukan sekedar memberikan kesempatan tapi lebih dari itu.

Berbicara tentang kondisi saat ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan PTN disatu sisi lebih baik. Kapasitasnya pun lebih baik jika dibandingkan dengan PTS. Hal ini merupakan turunan dari kebijakan afirmasi. Jadi social policy untuk mempercayai PTS bisa memainkan peran yang lebih besar.

Citra kemapanan perguruan tinggi juga memiliki peran yang besar. Hal ini tentu lebih menguntungkan PTN yang memang nama dan citranya sudah tertanam di masyarakat. Meskipun saat ini sudah banyak PTS yang tingkat kemapanannya sama dengan PTN, tapi faktor-faktor lain, seperti sejarah, nama besar dan sebagainya membuat PTN lebih diminati.

Seharusnya pemerintah menyadari hal itu, baik aparat di pusat maupun yang dilapangan. Di sinilah dibutuhkan kolaborasi antar pihak untuk bersama-sama mendengar dan bekerja. Selain itu peran perguruan tinggi harus dipetakan dengan baik. Kebijakan yang tidak harmonis harus dibuat lebih harmonis.

Negara juga harus berperan dalam memberikan penyadaran tentang bagaimana substansi dan kebutuhan mutu sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi persaingan global. Terlebih saat ini persaingannya bukan hanya antara PTN dan PTS, tapi juga dengan perguruan tinggi asing yang saat ini sudah masuk ke Indonesia, meski dalam bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri.

Kondisi ini yang jauh lebih penting untuk dipahami. Pasalnya, hal ini menyangkut perjuangan dan cita-cita luhur para pendiri bangsa, agar sumber daya dalam negeri dan anak bangsa bisa lebih berperan dalam pembangunan dan persaingan dikancah global. (ysf)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF