BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Ketua Badan Bantuan Hukum PA GMNI
Kritik: Substantif atau Politis

Sebagaimana diketahui kebijakan pembangunan pada pemerintahan jokwi memang menitikberatkan kepada pembangunan  infrastruktur. Sebagai sebuah pilihan kebijakan pemerintah tentu hal ini tidak salah.

Kebijakan infrastruktur  mulai menimbulkan kritik ketika segala sumber dana diprioritaskan penggunaanya utk mendukung kebijakan ini, mulai dari besarnya alokasi APBN, besarnya penambahan hutang luar negari bahkan penggunaan dana-dana pihak ketiga pun bila perlu digali untuk mendukung pembiayaan kebijakan ini

Hujan kritik pun muncul terhadap kebijakan ini, mulai dari soal efektivitas atau manfaat  infrastruktur yang akan dibangun, efek defisit APBN, risiko beban hutang, dan lain-lain yang dinilai kurang tepat dilakukan secara jor-joran ditengah kondisi ekonomi yang kurang baik. 

Sebagai sebuah kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah niscaya tidak bebas kritik, apalagi kesohihan sebuah kebijakan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Oleh karenanya apapun analisa dan kritik terhadap kebijakan pemerintah haruslah dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap kehidupan berbangsa.

Berkenaan kritik pak JK terhadap besaran biaya pembangunan LRT yang terlalu tinggi dan pembangunan KA Trans Sulawesi yang dinilai tidak efisien, meskipun materi kritik sudah masuk soal tehnis proyek tentu dipertanyakan, apakah Pak JK mengetahui keputusan soal biaya LRT dan KA Trans Sulawesi baru saat ini?

Sebagai sebuah kritik, apapun itu patut diapresiasi namun ketika dilontarkan Pak JK disaat mendekati pilpres  memang terasa lebih bermuatan dan berimplikasi politis ketimbang substantifnya, apalagi Pak JK masih berstatus wapres pemerintahan sekarang. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF