BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
Kritik JK: Manuver Politik

Pemerintahan Jokowi-Kalla sudah lebih empat tahun berkuasa dan akan berakhir pada bulan Oktober 2019. Banyak prestasi dan capaian yang dilakukan oleh duet Jokowi-Kalla. Banyak pihak mengapresiasi kinerja duet tokoh tersebut khususnya di bidang infrastruktur, pariwisata dan ekonomi kreatif. Pihak Kadin pun sebagai pelaku ekonomi cukup puas atas penanganan infrastruktur, perpajakan, tenaga kerja, dan investasi pemerintah Jokowi-JK yang selama ini tidak tertangani secara baik oleh pemerintah sebelumnya yang mengakibatkan Indonesia tertinggal dengan Vietnam dan Malaysia (Tribun, 23-9-2018).

Bidang infrastruktur menurut Kadin merupakan pembangunan yang paling menonjol perkembangannya dan ini sesuai  dengan harapan Kadin karena infrastruktur  mampu mendorong penyebaran sentra ekonomi secara lebih baik. Duet Jokowi-JK juga kelihatan kompak dan harmonis dan tidak ada tanda-tanda pecah kongsi. Peran dan wewenang JK sebagai Wapres ditingkatkan dan tidak menampakan sebagai ban serep. Hal ini terlihat ketika Presiden Jokowi mengutuskan JK dalam berbagai acara seperti mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional, pengarah Asean Games, Ketua penanganan bencana dan sebagainya.Oleh sebab itu jika dalam tahun politik ini JK menyampaikan beberapa kali kritik terhadap proyek infrastruktur yang tengah gencar dibangun sekarang ini adalah sebagai salah satu bentuk manuver politik. 

Mana mungkin seorang JK yang memiliki jam terbang politik tiba-tiba mengkritik kebijakan Jokowi yang nota bane adalah kebijakan JK juga. Proyek Infrastruktur yang dicanangkan pemerintah Jokowi-JK bukan keputusan yang tiba-tiba. Pasti melalui pembahasan dan perdebatan atau Power Inter Play antar aktor politik, termasuk partai politik dan kelompok yang berkepentingan. Oleh sebab itu desicion process dan desicion making pasti terjadi bergumulan politik yang panjang sebelum sampai kepada hal-hal yang teknis seperti kajian, evaluasi dan serta regulasi terhadap berbagai kebijakan termasuk keputusan mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang dalam hal ini keputusan mengenai proyek infrastruktur di beberapa daerah.

Jadi indikasi terhadap renggangnya hubungan JK dan Jokowi tidak cukup beralasan apalagi dalam struktur TPN pasangan Jokowi-Ma'ruf posisi JK duduk sebagai Dewan Pengarah. Oleh sebab itu kritik JK terhadap pembangunan LRT Palembang, kereta api Trans Sulawesi dari Makasar ke Manado dan LRT Jabodetabek adalah untuk merespon sikap kubu pasangan 02 Prabowo-Sandi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan kubu 01 Pasangan Jokowi-Ma'ruf. Gayung ini bersambut ketika Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres nomor urut 02 menyatakan bahwa dalam menghadapi debat capres putaran kedua yg akan digelar 17 Februari 2019 akan mengangkat isu yg terkait efisiensi dan dampak proyek infrastruktur era Jokowi terhadap kesejahteraan rakyat. Kubu Jokowi-Ma'ruf bisa dipastikan sudah menyiapkan strategi jawaban yang tepat untuk mengatasi pertanyaan tersebut.

Kalau pihak 02 hanya menyampai isu berdasarkan opini dan berdasarkan data yang kurang tepat, termasuk data tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur maka ini bisa menjadi perangkap atau jebakan dari pihak 01. Mudah-mudahan debat calon presiden putaran kedua bisa berjalan lancar dan aman. Sehingga kita menghasilkan pemimpin yang kredibel, amanah dan berintegritas. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF