BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair
Kritik JK, Amunisi Untuk Kubu Oposisi

Kritik Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atas pembangunan infrastuktur yang viral di media sosial menimbulkan beragam pertanyaan. Ada yang mempersoalkan, mengapa JK baru sekarang melontarkan kritik; mengapa tidak dari saat perencanaan pembangunan itu dibuat. Mengapa JK mengkritik pemerintahannya sendiri? Bukankah dia menjadi bagian dari pengambil keputusan pemerintah, termasuk keputusan mengenai pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang dan Jakarta? Bukankah dia juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan mengenai pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi yang menghubungkan Makassar dengan Manado? Atau mengkinkah Jokowi tidak mengajak JK dalam perencanaan dan keputusan pembangunan infrastruktur ini, atau semua ini adalah gejala keretakan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden?

Wajar jika pertanyaan-pertanyaan itu kemudian viral di media massa maupun media sosial, karena kasus ini mencuat di tengah massa kampanye pilpres.

 

Tetapi sebelum mencermati lebih jauh masalah itu, ada baiknya kita mencermati lebih dulu, apa sesungguhnya inti kritik JK terhadap program pembangunan infrstruktur transportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi?

Jika kita menyimak apa yang disampaikan oleh JK, sebenarnya itu komentar biasa saja. Komentarnya menyangkut masalah teknis yang sifatnya mengingatkan. Intinya JK ingin mengingatkan agar jangan  sampai pembangunan RLT Palembang, Jakarta dan KA Makassar-Manado menjadi terlalu mahal, karena jumlah biaya yang dikeluarkan dengan kemanfaatannya bagi masyarakat tidak seimbang. Sudah  terlanjur dibangun tetapi yang memanfaatkannya hanya sedikit, atau malah tidak ada yang menggunakannya. Kalau hal itu terjadi tentu pembangunan infrastruktur yang begitu mahal menjadi mubazir. Begitulah kira-kira kekhawatiran Jusuf Kalla.

Jika kritik ini hanya bersifat teknis dan obyektif, mengapa harus diributkan, bukankah ini sudah ketiga kalinya JK melontarkan kritik itu? Di sinilah soalnya. Kritik, atau saya lebih suka melihatnya sebagai komentar JK, menjadi amunisi bagi percakapan publik karena ia disampaikan tidak di dalam sidang kabinet. Kedua komentar itu disampaikan di tengah situasi tegang menjelang Pilpres. Kita tahu, di masa kampanye ini tingkat ketegangan kedua kubu pasangan calon sedang memuncak. Adrenalin  politik sedang naik. Situasi ini juga menyebar ke segenap lapisan masyarakat yang mulai terbelah ke dalam kubu pendukung Jokowi dan Prabowo.

Komentar atau kritik JK dianggap tidak bijaksana dan tidak sepatutnya dilontarkan terutama karena kritik itu bisa menyulut ketegangan yang sudah terlanjur meluas di kedua kubu para kontestan pilres maupun di masyarakat. Pertanyaan yang seharusnya dilontarkan mestinya bukan apakah ini pertanda ada keretakan hubungan Jokowi-JK saja, tetapi harus dipertanyakan juga, dengan pengalaman politik yang panjang, mungkinkah JK melontarkan kritik atau komentar itu hanya sekadar menyangkut  urusan teknis infrastruktur? Atau JK secara sengaja melempar “mesiu” yang bisa dipakai senjata oleh kubu Prabowo untuk menyerang Jokowi pada debat capres tahap berikutnya? Jika kesengajaan ini yang dilakukan, barang tentu kita patut mengecam tindakan JK.

Jika memang demikian maksud politik di balik kritik itu, kita patut mempersoalkannya, karena betapa pun JK tidak diajak berkomunikasi dalam merancang pembangunan LRT dan Jalur KA, tetapi sebagai bagian integral dari pemerintahan Jokowi saat ini, kritik itu sebaiknya tidak disampaikan secara vulgar, di depan publik, karena hal itu jadi seperti “memercik muka sendiri.” Bukankkah sebagai seorang Wapres ia memiliki jalur komunikasi khusus dengan Presiden? Atau, bukankah ada forum rapat kabinet di mana JK bisa secara terbuka menyampaikan keberatannya itu? Mengapa jalur-jalur ini tidak dipakai? Wajar jika kemudian berkembang spekulasi publik bahwa JK telah berlaku tidak etis karena melontarkan kritiknya itu di depan umum, sementara dia tahu bahwa ada jalur resmi yang sepatutnya dilalui, atau dia tahu bahwa itu bisa menjadi umpan bagi kubu oposisi untuk menyerang presiden, yang sampai saat sekarang ini masih menjadi atasannya. Jika demikian, tindakannya itu bisa diimajinasikan sebagai tindakan seorang wakil yang sedang menusuk sang pemimpin dari belakang. 

Tetapi betapa pun komentar atau kritik dilakukan di waktu dan tempat yang tidak tepat, kita harus menimbang aspek positif darinya: jangan sampai pembangunan infrastruktur transportasi itu tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat, padahal sudah banyak uang dibelanjakan untuk membangunnya. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF