BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen
Kritik Boleh, Menghina Jangan!

Saya belum membaca draf RKUHP, khususnya pasal-pasal terkait dengan peristiwa penghinaan terhadap presiden. Menurut saya finalisasinya belum tentu seperti yang diduga, bakal bertentangan dengan apa yang dulu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa saja nantinya dirumuskan dengan memodifikasi sehingga tidak serupa dengan pasal-pasal lama yang ada di KUHP dan yang dibatalkan oleh MK. Kenapa tidak?

Lagipula, jika kita amati di beberapa negara di sekeliling kita seperti Thailand, larangan melakukan penghinaan kepada raja dan sekaligus semua keluarga kerajaan tetap diberlakukan. UU tersebut dikenal dengan Lesse Majeste. Kenapa tidak boleh menghina raja? Karena raja merupakan simbol negara. Di Indonesia tidak ada raja sehingga tidak bisa dijadikan simbol negara seperti di Thailand. Tetapi di Indonesia ada presiden yang merupakan simbol negara seperti Bendera Merah Putih dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dimana rakyat Indonesia selalu berdiri serta memberikan penghormatannya jika sedang dinaikkan di tiang bendera atau diperdengarkan. Tidak bisa diterima jika terjadi penghinaan kepada simbol negara. Kita juga melihat hukuman apa yang diterima oleh seseorang yang telah menghina atau menista agama. Lalu apa yang memberatkan hati atau menimbulkan kekhawatiran terhadap RKUHP tersebut jika memang ada pasal yang melarang menghina Presiden Indonesia?

Kuatir dimanipulasi? Kan jelas bahwa menghina berbeda dengan mengritik.

Zaadit Taqwa memberikan kartu kuning kepada presiden tanpa memberikan alasan kenapa dia lakukan hal itu. Seharusnya dia kemukakan data-data metrik sahih, misalnya pertumbuhan ekonomi hanya 4 persen, pembangunan proyek mangkrak dan dikorup seperti dulu, sekian banyak menteri yang dipilih JKW di OTT atau disidang oleh pengadilan. Jadi, jika memang ada kekhawatiran akan pasal-pasal karet ataupun penafsiran sekehendak hati, juga ada kekhawatiran besar pula terjadi kritik tanpa data dan juga bersikap suka-suka saja. Jadi bukan kritik yang benar-benar kritik namun sekedar hendak memojokkan presiden atas nama kritik.

Pemerintah juga sudah menyampaikan dalam pembahasan RKUHP bahwa kritik ditujukan terhadap kinerja, sedang penghinaan itu terhadap pribadi. Bisa jadi batasan tersebut bisa memberikan rambu pembatas sehingga pasal-pasal tidak menjadi pasal-pasal karet.

Pembahasan RKUHP telah berlangsung puluhan tahun sejak Soeharto masih berkuasa. Buka nya baru di zaman Presiden Jokowi. Sehingga tak perlu khawatir akan dimanfaatkan oleh incumbent. Lagipula presiden bisa berganti. Jangan sampai hari ini ada kekhawatiran bahwa nanti dimanfaatkan oleh Jokowi dan inner circle-nya. Bahkan dari sudut pandang agama maupun budaya Timur menghina seseorang yang bukan presiden pun dianggap tidak baik.

KUHP kita sudah terlalu tua karena diberlakukan sejak tahun 1918. Perlu dirancang supaya nilai-nilai kontekstual zaman bisa diakomodir dengan baik dan adil. Semoga dewan pembentuk UU termasuk RKUHP berpandangan ke depan, bukan terarah seperti kaca spion dalam mobil. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF