BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto
Korupsiku Korupsimu, Menyoal Politisasi Korupsi

Rasanya persoalan korupsi tiada selesai tuntas seumur hidup kita. Dari tahun ke tahun berkembang terus modus dan metode penanganannya, dari yang sederhana hingga kompleks. Dari soal korupsi uang sampai ke korupsi waktu dan komersialisasi jabatan. Begitu juga dari keilmuan dan teori-teori tentang korupsi politik hingga ekonomi. Hingga ada sebagian kalangan menyatakan justru dengan adanya korupsi akan terjadi pertumbuhan laju ekonomi.

Sekarang kalau kita bicara metode membasmi korupsi, dapat dilihat dari perjalanan waktu semenjak kita merdeka yang oleh Bung Hatta tidak kurang diingatkan bahwa kita terancam bahaya korupsi. Begitu juga tokoh-tokoh kita lainnya seperti Adam Malik, Mochtar Lubis, yang memulai gerakan antikorupsi di masa Orde Baru. Tokoh-tokoh ini gerakannya masih bersifat gerakan moral dengan metode lebih pada penyadaran dan imbauan kepada masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan waktu, ekonomi kita yang ingar-bingar serta lebih menekankan pada hedonistik membuat para pemegang kebijakan maupun kekuasaan secara mental dan ideologi tidak siap menjadi filter atas kesadaran antikorupsi tersebut. Metode Gerakan Nasional Revolusi Mental yang diharapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi akan mengulangi hal yang sama kalau sampai pada sebatas himbauan dan penyadaran. Memang betul Presiden tidak bisa bergerak sendiri, karena situasi sekarang amatlah pelik dan rumit, sehingga dapat dikatakan korupsiku adalah korupsimu.

Sikap mental koruptif dari mulai atas sampai bawah sudah hampir merata dan menyebabkan adanya kesenjangan sosial. Dengan demikian pembangunan pun akan mengalami ketimpangan. Segala kebijakan akan berpihak kepada yang memegang kekuasaan formal maupun tidak formal, termasuk kekuasaan para legislator yang sangat kuat ingin mencampuri KPK, sehingga berakibat terhadap independensi KPK. Mengingat akan hal ini, bisa dimaklumi dan dimengerti bahwa Kapolri berinisiatif untuk membentuk Densus Antikorupsi (Tipikor) yang dianggap akan lebih cepat dan efektif membasmi korupsi, yang tentunya didukung oleh para legislatif dan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait.

Nah inilah yang kelihatannya efektif tapi sebenarnya akan menambah rumitnya cara kerja pemberantasan korupsi, sebab sistem birokrasi yang berlapis-lapis antarinstansi walaupun terlihat koordinatif. Sisi lain pendekatan melalui penyadaran yang berarti diharapkan adanya partisipatif masyarakat, justru nantinya masyarakat hanya akan menjadi penonton bagi para densus yang bergerak terhadap para koruptor yang sulit tersentuh (untouchables)

Kita teringat film detektif tahun 1950an dengan menceritakan tokoh legendaris Eliot Ness, detective private investigator dalam film The Untouchables yang mengisahkan betapa sulitnya menyentuh  mafia kakap Al Capone sehingga harus mengerahkan segenap kemampuannya hingga mampu menangkap si bos mafia. Diharapkan Densus Antikorupsi bisa meniru "sang detektif" dengan keterbukaan dan transparansi yang menjadi syarat data yang valid sehingga korupsi informasi sebagai penghambat kinerja mampu disingkirkan.

Sebetulnya tujuan akhir dari dibentuknya lembaga-lembaga antikorupsi letaknya di pandangan atau verifikasi masyarakat atas para koruptor itu sendiri. Sudah kita katakan di atas, korupsi sudah menjangkit dari atas sampai ke bawah sehingga sudah menjadi yang disebut Bung Hatta sudah membudaya. Oleh karena itu masyarakat harus diikutsertakan untuk memverifikasi hal tersebut agar terjadi sebuah gerakan masif melalui relawan antikorupsi atau milisia antikorupsi yang mampu memverifikasi data valid dari para koruptor. Sampai sejauh mana keterbukaan densus mau bekerjasama dengan masyarakat dan bukan hanya dengan instansi terkait saja sehingga lebih kelihatan menjadi gerakan budaya antikorupsi. Yang dikhawatirkan adalah jika hanya densus antikorupsi saja tanpa pelibatan masyarakat, yang terjadi bukan Eliot Ness yang berhasil menangkap Al Capone, tetapi lebih mirip film kartun Tom & Jerry kejar-mengejar tiada akhir.

Oleh karena itu gerakan budaya antikoruptor jangan berubah menjadi sekadar gerakan politisasi antikoruptor yang dapat mengakibatkan nantinya "korupsiku menjadi korupsimu". (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF