BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Korupsi yang Terabaikan dalam Kebijakan Pemerintah

Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia setelah terjadi amandemen keempat kalinya terhadap UU Pemberantasan Korupsi, banyak fakta bahwa kasus BLBI merupakan kasus mega-skandal yang sangat luar biasa  yang belum terselesaikan. Bahwa pemerintah belum sepenuhnya benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan kasus BLBI yang terus berlarut-larut hingga kini yang menjadi benang kusut dari berbagai kepentingan.

Dari proses penanganan kasus BLBI oleh pemerintah memperlihatkan adanya pelaksanaan penegakan hukum yang diskiriminatif. Dan dalam kasus BLBI pemerintah lebih memprioritaskan pengembalian aset negara sebagai pendekatan administrasi yang telah di bawa lari, ketimbang melakukan penegakan hukum terhadap para koruptor tersebut. Pemerintah beralasan bahwa untuk menghindari kerugian negara yang semakin besar dengan berlarut-larutnya penyelesaian kasus BLBI. 

Pengembalian utang dari para konglomerat menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kasus BLBI ini, pemerintah memperlihatkan kerancuan hukum dengan pendekatan keperdataan dari pada menyelesaikannya melalui proses pidana, yang pada akhirnya telah mengabaikan prinsip hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pengembalian aset negara sebagai kembalinya kekayaan negara merupakan hal yang berbeda yang memang hal tersebut harus diselesaikan dan dituntaskan sehingga dapat dikelola dengan baik dan tepat untuk kepentingan negara dan masyarakat. Namun pada dimensi hukum pemerintah harus perjelas dan pertegas mana ruang yang dapat di lakukan secara perdata dan mana pada ruang pidana dalam penegakkan hukum, demi tercapainya keadilan yang bijaksana serta menjaga kedaulatan hukum itu sendiri. Hal tersebut merupakan tantangan pemerintah sebagai sikap optimisme yang bukan hanya menjawab harapan publik semata melainkan pengelolaan tata pemerintahan yang baik, bersih dan wibawa. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional