BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Korupsi yang Terabaikan dalam Kebijakan Pemerintah

Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia setelah terjadi amandemen keempat kalinya terhadap UU Pemberantasan Korupsi, banyak fakta bahwa kasus BLBI merupakan kasus mega-skandal yang sangat luar biasa  yang belum terselesaikan. Bahwa pemerintah belum sepenuhnya benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan kasus BLBI yang terus berlarut-larut hingga kini yang menjadi benang kusut dari berbagai kepentingan.

Dari proses penanganan kasus BLBI oleh pemerintah memperlihatkan adanya pelaksanaan penegakan hukum yang diskiriminatif. Dan dalam kasus BLBI pemerintah lebih memprioritaskan pengembalian aset negara sebagai pendekatan administrasi yang telah di bawa lari, ketimbang melakukan penegakan hukum terhadap para koruptor tersebut. Pemerintah beralasan bahwa untuk menghindari kerugian negara yang semakin besar dengan berlarut-larutnya penyelesaian kasus BLBI. 

Pengembalian utang dari para konglomerat menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kasus BLBI ini, pemerintah memperlihatkan kerancuan hukum dengan pendekatan keperdataan dari pada menyelesaikannya melalui proses pidana, yang pada akhirnya telah mengabaikan prinsip hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pengembalian aset negara sebagai kembalinya kekayaan negara merupakan hal yang berbeda yang memang hal tersebut harus diselesaikan dan dituntaskan sehingga dapat dikelola dengan baik dan tepat untuk kepentingan negara dan masyarakat. Namun pada dimensi hukum pemerintah harus perjelas dan pertegas mana ruang yang dapat di lakukan secara perdata dan mana pada ruang pidana dalam penegakkan hukum, demi tercapainya keadilan yang bijaksana serta menjaga kedaulatan hukum itu sendiri. Hal tersebut merupakan tantangan pemerintah sebagai sikap optimisme yang bukan hanya menjawab harapan publik semata melainkan pengelolaan tata pemerintahan yang baik, bersih dan wibawa. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan